Pilkada Serentak 2020, Gubernur Sumbar Usulkan Perpendek Masa Kampanye Hindari Kerumunan

Pilkada Serentak 2020 Gubernur Sumbar Usulkan Perpendek Masa Kampanye Hindari Kerumunan (Foto: Istimewa)

Covesia.com - Pemilihan kepada daerah di berbagai wilayah di Indonesia akan serentak dilaksanakan pada Desember mendatang. Sebab itu, daerah penyelenggara pemilu mesti memulai persiapan, menggelar koordinasi, termasuk memeriksa anggaran yang tersedia beserta jadwal tahapan.

"Karena situasi Covid saat ini, masyarakatpun tidak keluar dan tidak ada kampanye, saya usulkan 71 hari kmpanye menjadi 50 hari supaya tidak terpapar banyak masyarakat terkena covid, karena terlalu panjang masa kampanye," ungkap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat melakukan vidio conferene bersama Mentri Dalam Negri, Jumat (5/6/2020).

Ada beberapa partai yang mensondingkan ke Mendagri hampir semua meminta dari 71 hari ini agar diperpendek. Hali itu bisa difokuskan untuk menghindari kerumunan masa.

"Kalau seandainya bisa dipangkas 50 hari, artinya masih bisa lebih hemat menjadi 21 hari, maka tahapan 15 Juni ini yang sangat pendek waktunya tinggal beberapa hari lagi, itu masih bisa diundur hingga bulan Juli  untuk kesiapn kita lebih matang," ujar Irwan.

Namun demikian, ada konsekuensinya mengenai pengadaan logistik. Setelah penetapan mungkin agak singkat dengan adanya relokasi dan refokusing yang diarahkan menteri kepada kita memberikan kemudahan, termasuk juga data tanggap darurat kita tidak memakai pengadaan yang sifatnya normal.

Selanjutnya, pengadaan logistik dipermudah dengan mempersingkat masa kompannye untuk menghindari wabah covid ini.

"Tentu itu menyesuaikan aturan yang dibuatkan oleh menteri di daerah. Lalu 21 hari yang tidak terpakai untuk kampanye kita alihkan ketahapan-tahapan membutuhkan waktu panjang,"katanya.

Lebih lanjut dikatakan Irwan, di Sumatera Barat indenpenden ada 13, lalu satu provinsi memiliki 19 kota kabupaten, dihitung lebih 600 ribu secara sensus petugas kami memverifikasikan di lapangan itu rasanya tidak cukup diberikan 14 hari sesuai kondisi normal.

Irwan mengatakan kampanye kita dipersingkat untuk menjaga supaya wabah covid tidak tersebar. Ini semua akan diatur oleh KPU agar lebih bagus, waktunya kita alihkan kepada persiapan yang dibutuhkan disaat wabah covid ini.

Selain itu, pelaksanaan pilkada pasca pandemi di Sumatera Barat, Bawaslu tentunya telah mengkaji syarat yang kita butuhkan untuk melakukan pengawasan tahun 2020. Tentu dengan cara berdiskusi tentang peluang penawaran anggaran dan tahapan jadwal.

"Terkait dengan anggaran, kita mengikuti amanat undang-undang dan juga amanat Menteri, bahwa kita harus memenuhi semua kebutuhan agar berjalan lancar dan sukses. Itu merupakan komitmen kita walaupun besar kecil yang terpenting adalah kreatif agar semua bisa berjalan dengan sukses,"jelasnya.

"Dan dengan anggaran ini tentu akan kita perbaiki naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Perjalanan dinas dan Bimbingan Teknis (Bimtek) kita efesiensikan untuk penambahan persiapan pilkada," katanya.

Irwan menambahkan untuk jalan keluar kita di gugus tugas sudah menyiapkan. Semoga ini bisa tercover tapi kalaupun tidak, tentu kita akan tambahkan lagi dalam bentuk NPHD.

(lia)

Berita Terkait

Baca Juga