Kisah Alde Maulana, Penyandang Disabilitas Batal jadi CPNS BPK RI Meski Lulus Tes

Kisah Alde Maulana Penyandang Disabilitas Batal jadi CPNS BPK RI Meski Lulus Tes Alde Maulana (36), saat berada di Kantor Lembaga Badan Hukum (LBH) Padang, Senin (1/6/2020)(Foto: Fakhruddin)

Covesia.com - Alde Maulana (36), seorang penyandang disabilitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas, mengalami praktik diskriminatif dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Meski telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus dalam serangkaian tes yang disyaratkan, kelulusan CPNS-nya di unit kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dibatalkan. Alasannya, Ade adalah penyandang disabilitas.

Ditemui rekan-rekan wartawan di Kantor Lembaga Badan Hukum (LBH) Padang, Senin (1/6/2020) Alde mengungkapkan kekecewaannya. 

"Saya merasa cukup sedih dengan apa yang menimpa saya, diberhentikan secara tidak hormat dengan alasan tidak sehat secara jasmani dan rohani," ujarnya. 

Didampingi oleh sang isteri, Dewi Radnasari, Alde bercerita dia mendaftar CPNS di BPK RI pada formasi disabilitas tahun anggaran 2018. 

"Saya mengikuti pendaftaran CPNS di portal Sistem Seleksi CPNS Nasional," jelasnya.

Dia pun mengikuti tes dari tahap awal hingga pemberkasan. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 82/K/X-X.3/03/2019, Alde ditetapkan sebagai CPNS dengan Golongan III/A, Jabatan Pemeriksa Ahli Pertama, unit kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumbar.

"Saya mendapatkan Surat Keputusan CPNS tersebut pada 1 Maret 2019," katanya.

Setelah dinyatakan lulus sebagai peserta penerima seleksi CPNS, Alde pun mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar Prajabatan di Balai Diklat Medan Sumatera Utara selama 4 bulan. Alde pun juga telah mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) selama sekitar 1 bulan. 

"Setelah mengikuti JFP, saya sakit kejang-kejang, dan dibawa ke Dinas Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan. Dari hasil CT scan, ada hasil penumpukan cairan di bekas aunorisma (di bagian kepala saya) yang pernah saya lakukan (operasi) di awal 2015," tuturnya.

Dari hasil CT scan itu, dokter Poliklinik Balai Diklat Medan memberikan rekomendasi agar Alde tidak boleh berpikir terlalu berat atau terlalu banyak. Setelah selesai menjalani Diklat, Alde pun kembali ke wilayah penempatannya yakni Sumbar.

Cerita Alde pun berlanjut akhir Januari 2020. "Kami yang formasi disabilitas, harus medical check up untuk syarat pengangkatan CPNS di RSPAD Gatot Subroto. Setelah selesai, saya dapat  tugas lagi untuk mengikuti medical check up yang kedua di awal februari," terangnya.

Pihak RSPAD Gatot Subroto menyatakan bahwa Alde sehat secara jasmani dan rohani. 

Meski demikian, kelulusan CPNS Alde pun dibatalkan. Hal tersebut diungkapkan oleh sang isteri, Dewi. Pada Februari 2020, ada pelantikan CPNS, tapi sang suami tidak ikut.

"Di awal Maret, gaji suami saya sudah masuk. Tapi ditarik kembali oleh kantor dengan alasan status beliau belum jelas. Pada tanggal 3, suami saya diberitahu diberhentikan secara hormat dalam petikan surat dengan alasan tidak sehat secara jasmani dan rohani," jelasnya.

Sekarang, Alde menuntut kembali haknya. Dia dan istrinya baru saja menikah Januari 2020. 

"Saya selaku kepala keluarga memiliki tanggungan yang harus saya nafkahi. Saya cukup berat sebagai disabilitas menjalani ini. Saya merasa cukup sedih dengan apa yang menimpa saya, diberhentikan secara tidak hormat dengan alasan tidak sehat secara jasmani dan rohani. Padahal hasil medical check up-nya saya dinyatakan cukup sehat. Menurut tafsiran saya, cukup sehat dan tidak sehat itu sangat jauh berbeda," kata Alde.

Sebagai tindakan lanjut, Alde sudah mengirim surat ke Presiden Jokowi. Dia pun sudah berkoordinasi dengan LBH Padang. 

"Saya sudah berkirim surat ke Ombudsman dan Komnas HAM Perwakilan Sumbar. Karena sk sekjen ini di BPK RI, maka Ombudsman dan Komnas HAM Perwakilan Sumbar melimpahkan kasus ini ke kantor mereka yang ada di pusat," pungkasnya.

(fkh)

Berita Terkait

Baca Juga