Bupati Pessel Mangkir dari Panggil DPRD Terkait Realokasi Anggaran Covid-19

Bupati Pessel Mangkir dari Panggil DPRD Terkait Realokasi Anggaran Covid19 Bupati Pessel Hendrajoni (Foto: Covesia)

Covesia.com - Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni mankir dari pemanggilan pertama yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan terhadapnya terkait realokasi anggaran penanganan Covid-19 di daerah. 

Dimana, dalam penggalian itu, anggota DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk menjelasakan seberapa besar realokasi anggaran digunakan selama penanganan Covid-19 di Pessel. 

"Kita menanyakan berapa besaran anggaran yang digunakan dan langkah-langkah apa yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 di Pessel oleh pemerintah,"sebut Wakil Pimpinan Dewan Pessel, Jamalus Yatim pada wartawan Selasa (12/5/2020).

Namun tambahnya, saat didampingi dengan Ketua Komisi II Alkisman, Hendrajoni mangkir pada panggilan pertama, Hendrajoni hanya mengutus Sekda untuk menghadiri rapat tersebut. 

"Karena yang hanya hadir Sekda, DPRD menolak melanjutkan rapat dengan melayangkan surat panggilan kedua. Kita memanggil Bupati bukan Sekda,"ujarnya 

Lanjutnya, untuk pemanggilan kedua DPRD kembali panggil Bupati Hendrajoni pada Kamis besok (14/5/2020) 

"Panggilan kedua ini, kita berharap tidak ada lagi orang kedua yang diutus Hendrajoni,"tegasnya

Lanjutnya lagi, pemanggilan dilakukan karena DPRD menilai Bupati lamban dalam menangani Covid-19 di Pessel.

Terutama, terkait penganggaran, Hendrajoni tidak transparan soal itu. 

"Hendrajoni hanya mengutus Sekda, kami secara prinsip menolak, yang kami inginkan itu bupati lansung yang hadir, biar jelas semuanya, "ujarnya lagi

Dalam rapat tersebut, sembilan Fraksi di DPRD, telah menyepakati untuk memanggil Bupati Hendrajoni. 

Padahal sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang  kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah daerah diberikan keleluasaan kewenangan untuk menyusun dan mengelola anggaran tanpa melibatkan DPRD.

Tapi kata Jamalus, Hendrajoni tidak hadir saat dipanggil DPRD. Emang ada apa, dan tidak baik kalau seorang pemimpin seperti itu. 

"Kenapa tidak hadir, cara seperti ini tidak baik, karena Hendrajoni adalah kepala daerah,"tutupnya

(idr/utr)

Berita Terkait

Baca Juga