Berkas Dikembalikan Lagi Ke Penyidik, Pengacara Korban Rezka Oktoberia Sebut Kejaksaan Tak Serius

Berkas Dikembalikan Lagi Ke Penyidik Pengacara Korban Rezka Oktoberia Sebut Kejaksaan Tak Serius Pengacara Korban Rezka Oktoberia, J. Lumbantoruan (Foto: Istimewa)

Covesia.com - Dikembalikannya berkas tersangka penipuan Rezka Oktoberia ke penyidik Satreskrim Polres Limapuluh Kota membuat pengacara korban, J. Lumbantoruan meradang. Dirinya merasa Kejaksaan Negeri Payakumbuh melalui Kejaksaan Cabang Suliki tidak serius memproses perkara ini.

Dikatakan J. Lumbantoruan, berkas P-19 yang diserahkan penyidik yang kedua kalinya tersebut sudah lengkap. Namun, setelah diterima oleh Kejaksaan terjadi penambahan petunjuk. Hal ini dianggap aneh baginya.

"Aneh rasanya, jika ada penambahan petunjuk lagi setelah berkas selesai dilengkapi," sebut J. Lumbantoruan kepada Covesia.com, Selasa (12/5/2020). 

Penambahan ini juga dikatakan J. Lumbantoruan sebagai sesuatu hal yang tidak masuk akal. Dimana kejaksaan meminta pembuktian yang sah kepada penyidik soal keabsahan Rezka Oktoberia sebagai Caleg DPR RI asal partai Demokrat. Pembuktian ini juga harus dari KPU RI Pusat.

"Padahal data KPU itu terkoneksi dari pusat hingga ke daerah. Datanya semua sama. Di website juga masih tersimpan siapa saja Daftar Calon Tetap (DCT) para Caleg. Kenapa dipersulit harus meminta legalitas bahwa Rezka ini benar-benar caleg dari KPU Pusat. Lagipula semua orang di Limapuluh Kota tahu kalau Rezka itu Caleg seperti yang dijelaskan dalam pasal 184 KUHAP huruf A dan B," katanya.

Kemudian, penambahan sertifikat keahlian orang yang melakukan forensik terhadap handphone korban yang dijadikan barang bukti.

"Untuk ini harusnya wewenang hakim. Pembuktian orang itu ahli atau tidak, itu nanti hakim yang bertanya saat di pengadilan," ungkapnya.

Dengan adanya penambahan petunjuk ini, J. Lumbantoruan menilai Kejaksaan tidak serius dalam memproses perkara Rezka Oktoberia. Dirinya berencana akan mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumbar akan hal ini.

"Saya bakal kirimkan surat ke Kejaksaan Agung dan Kejati Sumbar soal ini. Ini tidak serius kejaksaan kayaknya," sebutnya 

Sementara itu Kacabjari Suliki, Toni Indra penambahan petunjuk tersebut sebuah hal yang wajar. Langkah tersebut diambil sesuai perjalanan perkara dan tidak harus monoton (kaku-red).

"Hal tersebut biasa saja salam perjalanan perkara. Tidak harus monoton. Itu teknis kami di JPU," kata Toni Indra ketika dikonfirmasi melalui seluler 

Penambahan petunjuk ini memang diperlukan untuk kelengkapan berkas perkara nantinya ke pengadilan untuk analisa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan. Disamping itu, kejaksaan juga berkewajiban menutup semua celah agar perkara ini tidak dimasuki oleh kepentingan lain.

"Harus dilengkapi sedetail mungkin supaya JPU bisa menganalisa perkara ini di persidangan. Dan satu lagi, penambahan agar tidak ada kepentingan lain yang masuk dalam perkara ini," jelas Toni. 

Sebelumnya, perkara Rezka Oktoberia ini berawal dari laporan Zamhar Pasma Budhi ke Polsek Suliki dengan nomor LP/K/67/X/2019 Sek Suliki tanggal 22 Oktober 2020 tentang dugaan tindak pidana penipuan. Zamhar merasa dirugikan karena uang yang dipinjamkan kepada Rezka Oktoberia untuk kepentingan kampanye dalam Pileg 2019 senilai Rp 2 M lebih tidak kunjung dikembalikan. 

Atas laporan ini, Satreskrim Polres Limapuluh Kota melakukan penyelidikan dan menetapkan Rezka Oktoberia sebagai tersangka tanggal 29 Januari 2020. Namun, penetapan status tersangka ini di Pra Peradilankan oleh Rezka tanggal 12 Februari 2020 di Pengadilan NegerinTanjung Pati, Limapuluh Kota dengan nomor : 1/pud.pta/2020/PN-Tjp. 

Usaha Rezka dalam sidang Pra Peradilan ini berbuah pahit karena putusan hakim tanggal 26 Februari 2020 menyatakan Polres Limapuluh Kota sudah sesuai dengan prosedur dalam penetapan status tersangka Rezka. Alhasil, secara resmi status tersangka Rezka sah dimata hukum.

Dalam lanjutan kasus Rezka ini, Polres Limapuluh Kota menyatakan berkas Rezka sudah P-19 pada Maret 2020 ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh Cabang Suliki, namun dikembalikan lagi oleh kejaksaan karena dianggap belum lengkap.

Kemudian berkas P-19 yang kedua dikirim tanggal 29 April 2020 dan dikembalikan lagi oleh kejaksaan. (agg) 

Berita Terkait

Baca Juga