Di Tengah Pandemi Covid-19, Kasus Dugaan Korupsi Walnag Tetap Diusut Kejari Pessel

Di Tengah Pandemi Covid19 Kasus Dugaan Korupsi Walnag Tetap Diusut Kejari Pessel Kasuspsi Ekonomi dan Keuangan, Kejari Painan, Rahmat. (Istimewa)

Covesia.com - Kejaksaan Negeri Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) telah memeriksa dan memanggil dugaan kasus korupsi Dana Desa (DD) terhadap Wali Nagari Taratak, Kecamatan Sutera Sakban.

"Kita telah memanggil wali nagari taratak atas nama Sakban pada Jumat 24 Maret 2020, atas dugaan kasus korupsi penyelewengan dana desa tahun anggaran 2019, terkait pembuangan jalan Pinang Baliriak yang dinilai tidak beres," sebut Kasuspsi Ekonomi dan Keuangan, Kejari Painan, Rahmat pada wartawan Kamis (2/4/2020).

Selain wali nagari kata Rahmat, pihaknya juga telah memanggil Pendamping Desa Teknik Infrasturktur (PD-TI) Kecamatan Sutera, Jumaidi pada Kamis 26 Maret 2020 untuk dimintai keterangan. 

"Dari keterangan pemanggilan keduanya, sudah cukup, atau sudah melengkapi bukti, tinggal mencari bukti tambahan," katanya. 

Untuk proses selanjutnya, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pimpinan. Kemudian, menaikkan statusnya ke penyelidikan, mengingat data awal sudah lengkap.

"Setelah kita lakukan penyelidikan, maka statusnya naik ke penyidikan. Seterusnya, akan dilakukan status tersangka atas dugaan kasusnya," ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga bakal memanggil saksi-saksi lain. 

"Untuk itu, kita juga akan turun ke lapangan untuk mengambil bukti pendukung," tambahnya.

Sementara, proses penyelidikan dilakukan melihat situasi dalam kondisi wabah saat ini. 

"Tunggu dulu, karena menyangkut kasus Corona. Yang jelas kasus dugaan korupsi ini tetap dilanjutkan, karena, data awal sudah ada dugaannya," tegasnya.

Rahmat mengatakan, PDTI mengaku, sejumlah item pekerjaan dalam kegiatan proyek tidak dipenuhi pemerintahan nagari seperti timbunan sirtu dengan nilai Rp105 juta. 

Setelah itu, pasangan batu kali jembatan Rp32 juta. Plesteran jembatan Rp1,2 juta dan pengerasan rabat beton dengan nilai Rp42 juta.

"Jadi, ada kekurangan sekitar Rp181 juta dari total anggaran yang Rp464 juta dengan volume 200 meter. Itu dari Dana Desa 2019," jelasnya.

Lebih lanjut, PDTI telah melakukan teguran kepada Wali Nagari, Sakban, apa yang dilakukan tersebut melenceng dari RAB. Teguran tersebut tidak digubris oleh Wali Nagari.

Kepada Jaksa, PDTI pun mengaku, pembangunan fisik di Nagari Taratak dinilai belum selesai dan diselewengkan anggarannya. Pihak PDTI pun sudah melakukan langkah dan upaya teguran.

"PDTI sudah memberi teguran kepada wali nagari dan TPK, baik peringatan secara lisan maupun tulisan. Karena, selaku pendamping yang wilayah pendampingannya di nagari, sedari awal PDTI sudah melihat adanya ketidakberesan di empat titik bangunan fisik itu," tutupnya.

(idy/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga