10 Warga Binaan Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping Bebas Melalui Asimilasi Pencegahan Covid-19

10 Warga Binaan Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping Bebas Melalui Asimilasi Pencegahan Covid19 Foto Karutan Kelas II Lubuk Sikaping, Nofrizal saat menyerahkan SK Asimilasi kepada 10 warga binaan dan anak, di Rutan setempat. (Ist)

Covesia.com - Sebanyak 10 orang warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman mendapat pembebasan melalui asimilasi.

Kepala Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping, Nofrizal mengatakan warga binaan yang dibebaskan sebelumnya terlibat dalam kasus narkoba, pengelapan, dan pencurian. 

"Dari 10 warga binaan itu,  9 orang merupakan warga binaan dewasa, dan 1 orang anak-anak yang dibebaskan melalui asimilasi di rumah. Pembebasan itu ditandai dengan penyerahan SK asimilasi ini," kata Kepala Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping, Nofrizal didampingi Kasubsi Pelayanan Tahanan (Peltah), Akmal, Kamis (2/4/2020).

Nofrizal menyebutkan asimilasi yang diberikan  ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. 

Selanjutnnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona.

"Asimilasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran Covid-19," kata Nofrizal.

Ia menjelaskan ketentuan bagi warga binaan dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi bagi narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh pada 31 Desember 2020 dan kemudian bagi anak setengah masa pidananya jatuh pada 31 Desember 2020.

"Syarat lainnya adalah warga binaan dan anak tersebut tidak terikat dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Serta tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing," katanya.

Sementara ketentuan warga binaan dan anak yang dibebaskan dengan cara integrasi, yakni pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang kebebasan adalah narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya. Sementara bagi anak adalah mereka yang telah menjalani setengah masa pidananya.

"Warga binaan dan anak tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing," katanya.

Dalam keputusan itu kata dia usulan warga binaan dan anak yang akan dibebaskan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan dan surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Sedangkan untuk pembimbing dan pengawasan asimilasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

"Dengan diserahkannya 10 SK Asimilasi terhadap 10 warga binaan dan anak ini, diharapkan tidak ada yang keluyuran. Kalian semua harus tetap di rumah, apalagi seperti kondisi saat ini," tegasnya. 

Terkait masalah pengawasan terhadap 10 warga binaan dan anak yang menjalani Asimilasi itu akan diawasi oleh pihak Bapas Bukittinggi yang meliputi Wilayah, Bukittinggi, Pasaman,  Pasaman Barat,  Agam, Padang Panjang,  Batu Sangkar, dan Payakumbuah. 

(hri)

Berita Terkait

Baca Juga