Pasbar Alihkan Dana Pilkada Untuk Penanganan Covid-19

Pasbar Alihkan Dana Pilkada Untuk Penanganan Covid19 Rapat gabungan rencana pengalihfungsian dana hibah Pilkada untuk penanganan Covid-19 di Kantor Bupati Pasaman Barat, Rabu (1/4/2020).

Covesia.com - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, bakal mengalihkan penggunaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk penanganan virus corona (Covid-19).

Bupati Yulianto mengatakan langkah itu diambil menyusul adanya penundaan pelaksanaan Pilkada akibat merebaknya wabah corona (Covid-19) di Tanah Air.

"Memang beberapa tahapan Pilkada sudah kita lalui. Namun karena adanya virus Corona ini, pemerintah pusat mengintruksikan penundaan Pilkada serentak tahun 2020 ini. Kami merencanakan dana hibah Pilkada itu nantinya digunakan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Pasaman Barat," kata Yulianto saat melaksanakan rapat bersama dengan pihak KPU Pasbar di Simpang Empat, Rabu (1/4/2020).

Namun kata Yulianto pihaknya masih menunggu regulasi terkait mekanisme pengalihfungsian dana hibah Pilkada tersebut.

"Nanti bakal gunakan untuk pemenuhan segala kebutuhan pencegahan Covid-19 di Satgas percepatan Penanganan virus Corona," katanya.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, Alharis mengatakan penundaaan pelaksaan Pilkada itu sesuai opsi penundaan yang diberikan KPU RI ke DPR RI dan pemerintah. Otomatis semua tahapan pelaksanaan di tunda sampai ada keputusan baru.

Alharis menjelaskan ada perubahan untuk masa kerja PPS, verifikasi faktual calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan tahapan pemukhtahiran data pemilih.

"Selain itu, juga meninjau dan menonaktifkan masa kerja PPS dan PPK. Semua tahapan yang akan kita jalankan secara otomatis ditunda sampai ada keputusan baru," kata Alharis.

Terkait jadwal pemilihan kata dia ditunda ditiga opsi yaitu pada 9 Desember 2020, opsi kedua pada 17 Maret 2021 dan opsi ketiga pada 29 September 2021.

"Jika pelaksanaan Pilkada diundur maka banyak regulasi aturan yang akan dirobah termasuk masalah anggaran. Kami juga mulai Rabu (1/4) ini sudah tidak masuk kantor dan bekerja dari rumah. Namun untuk kantor diberlakukan sistem piket," katanya.

Sesuai edaran KPU Provinsi Sumbar libur dan bekerja di rumah sampai 7 April 2020 sedangkan edaran KPU RI sampai pada 21 April 2020.

(hri/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga