Ombudsman Terima Keluhan para Guru: Disaat Siswa Belajar di Rumah, Mereka Tetap ke Sekolah

Ombudsman Terima Keluhan para Guru Disaat Siswa Belajar di Rumah Mereka Tetap ke Sekolah Adel Wahidi, Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Sumbar (Foto: dok. Covesia)

Covesia.com - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menerima keluhan dari sejumlah para guru Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama di daerah itu. Mereka keluhkan masih bekerja seperti biasa, wajib absen, pagi dan sore, padahal siswa telah diliburkan atau belajar di rumah.

"Mereka merasa aneh, kendati tetap harus ke sekolah, namun ketika di sekolah tidak ada pekerjaan/tugas, hanya absen pagi dan sore," sebut para guru yang diungkapkan Adel Wahidi, Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Sumbar, dalam siaran persnya, Sabtu malam (21/3/2020).

Ajaibnya lagi kata mereka, masih ada yang masih absen finger print. Padahal, menghindari sentuhan penularan Covid-19 absen dengan sistem finger print mesti ditiadakan. 

"Mestinya pakai absen manual atau sensor wajah," sebut Adel. 

Yang lebih baik lagi adalah sebut Adel, para guru dan tenaga kependidikan, hari dan jam kerjanya dikurangi atau diberlakukan sistem bekerja di rumah, "Work From Home" (WFH). 

"Sebaiknya Kepala daerah atau Kepala Dinas mesti mengatur ini, mana yang bekerja di rumah, dan mana pegawai yang bekerja di sekolah. Tentu saja, dengan tetap mengurangi jam kerja," katanya. 

Para guru ada juga yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Itu perlu perhatian kebijakan. 

"Jika diperlukan, silahkan, pejabat struktural sekolah, seperti Kepala/Wakil dan Kepala TU tetap bekerja di sekolah. Selebihnya, di rumah," harapnya. 

Ombudsman mengaku, telah menghubungi Kadisdikprov Sumbar, Kakanwil Kemenag, Kadisdik Padang. Kebijakan demikian perlu diambil, dalam rangka implementasi kebijakan "sosial distancing", mencegah penularan Covid-19. 

Di jajaran pendidikan kata Adel lagi, praktek demikian sangat mudah dan relevan diterapkan. Apalagi siswa juga sudah belajar di rumah.

"Dari Surat Edaran (SE) Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dapat dipedomani," kata dia.

(ril/don)

Berita Terkait

Baca Juga