Tolak Permenhub Nomor 118, Puluhan Driver Transportasi Online Gelar Aksi Damai di DPRD Sumbar

Tolak Permenhub Nomor 118 Puluhan Driver Transportasi Online Gelar Aksi Damai di DPRD Sumbar sejumlah perwakilan driver ojek online saat melakukan audiensi dengan Anggota DPRD Sumbar, Kais (27/2/2020)(Foto: Fakhruddin)

Covesia.com - Puluhan driver transportasi online yang bergabung dalam Komite Aksi Nasional Driver Online (Komando) melakukan aksi damai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (27/2/2020). 

Aksi tersebut bertujuan untuk menolak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Informasi yang dihimpun Covesia, para peserta melakukan titik kumpul di GOR H Agus Salim Kota Padang sekitar 09.00 WIB. Mereka lalu sampai di DPRD Provinsi Sumbar sekitar 10.00 WIB. 

Puluhan driver taksi online yang melakukan aksi demonstrasi tersebut berasal dari berbagai aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan sebagainya.

Mereka melakukan aksi di depan kantor DPRD Provinsi Sumbar. Sebagian mereka mengenakan ikat kepala bertuliskan 'PM 118 No'.

Beberapa perwakilan dari driver transportasi online tersebut melakukan audiensi bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib di ruang Rapat DPRD Sumbar.

Salah seorang perwakilan driver tersebut, Sepriadi, saat ditemui rekan-rekan wartawan usai pertemuan tersebut mengatakan bahwa penyampaian aspirasi ini merupakan bentuk aksi damai aliansi seluruh driver transportasi online yang ada di Sumbar, khusus Kota Padang. 

"Tuntutan kita menolak PM Nomor 118. Kita tolak karena, pertama, memutus hubungan kemitraan driver dengan aplikator. Kedua melahirkan bentuk pungli baru bahkan bernuansa kapitalis. Ketiga, karena ini sangat tidak berkeadilan," jelasnya. 

Sepriadi mengatakan bahwa Permenhub Nomor 118 tersebut hanya mengatur driver saja, tetapi tidak dengan aplikator. 

Selain itu, Permenhub tersebut juga dinilai cacat hukum. "Karena bertentangan dengan hukum tertinggi yang ada," ujarnya.

Ketua Umum Perhimpunan Driver Online Sumbar itu mengatakan aksi serupa juga berlangsung di daerah lainnya di Indonesia. Aksi ini juga bertujuan untuk menuntut agar driver nasibnya lebih sejahtera. 

"Hal ini dikarenakan menjadi driver merupakan alternatif karena sulitnya mencari pekerjaan di zaman sekarang," katanya. 

Menurut Permenhub tersebut, driver dikotak-kotak per wilayah. "Seperti kita dapat order ke Bukittinggi tapi sesampainya di situ engga bisa dapat orderan lagi. Ini sangat merugikan kami," katanya. 

Berdasarkan hasil audiensi dengan DPRD Sumbar, kata Selfriadi, DPRD Sumbar berjanji untuk menindaklanjuti dan menyampaikan aspirasi mereka ke Menteri Perhubungan atau DPR RI.

(rul/don)

Berita Terkait

Baca Juga