Bawaslu Sosialisasi Aplikasi SIPS Permudah Paslon Pilkada Ajukan Sengketa Pemilu

Bawaslu Sosialisasi Aplikasi SIPS Permudah Paslon Pilkada Ajukan Sengketa Pemilu Bawaslu Pasaman saat melakukan sosialisasi aplikasi Sips bersama pengurus Parpol di Lubuk Sikaping, Senin (24/2/2020).

Covesia.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mensosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) untuk memudahkan para pencari keadilan dalam mengajukan sengketa pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, Rini Juita mengatakan bahwa SIPS ini lahir atas minimnya waktu pencari keadilan pemilu dalam Pilkada yang ingin mengajukan sengketa ke kantor.

"Sementara didalam Undang-undang hanya memberikan waktu tiga hari saja sejak objek sengketa diketahui untuk mengajukan proses penyelesaian sengketa ke kantor Bawaslu. Oleh sebab itu apabila ada pemohon sengketa yang lokasinya jauh dari kantor Bawaslu Kabupaten pasaman, kini bisa mengajukan permohonan melalui Aplikasi SIPS," terang Rini Juita, Senin (24/2/2020).

Rini menegaskan, hadirnya aplikasi SIPS ini merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk mendekatkan para pencari keadilan pemilu agar tidak terlalu rumit.

"Melalui SIPS ini, para pencari keadilan pemilu dapat mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan tindak lanjut permohonan, mulai dari informasi status permohonan, jadwal sidang, hingga putusan. Namun, setelah itu pemohon masih tetap harus melakukan pendaftaran secara fisik ke kantor Bawaslu Kabupaten pasaman," katanya.

Bagi Bawaslu, SIPS memungkinkan untuk dilakukannya 'monitoring' secara 'real time' dan mudah untuk mengevaluasi seluruh proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten pasaman.

"Harapan kita, SIPS ini diharapkan dapat mempermudah serta meningkatkan kualitas pelayanan Bawaslu dalam memproses setiap permohonan sengketa," tambahnya.

Sementara Koordiv.Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu Pasaman, Kristian menjelaskan bahwa tata cara yang perlu dipatuhi dan ketentuan berlaku menjadi perhatian penting bagi Pasangan Calon, maupun masyarakat tiga hari kerja sejak keputusan yang dikeluarkan oleh KPU.

"Aplikasi penyelesaian Sengketa cepat ini bisa dipakai oleh Partai politik, pasangan calon ataupun Masyarakat. Pasal 1 angka 20 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 memberikan kejelasan bahwa Upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa antara peserta Pemilihan dengan KPU di Bawaslu," terang Kristian.

Kristian menjelaskan dari pasal tersebut, para pihak sengketa, terdiri atas pemohon yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati (yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan dan telah ditetapkan oleh KPU kabupaten).

"Kemudian bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten/kota dan atau Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon dapat mengajukan permohonan hingga penetapan Pasangan Calon. Selanjutnya Partai politik atau gabungan partai politik pengusung Pasangan calon bupati dan wakil bupati," katanya.

Di samping itu kata dia permohonan sengketa proses pemilihan terhadap suatu objek sengketa yang telah diajukan oleh bakal Pasangan calon atau oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sama tidak dapat diajukan kembali bakal Pasangan calon atau oleh partai politik atau gabungan partai politik.

"Adapun dari pihak Termohon terdiri atas, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk sengketa Pemilihan antar Peserta dan KPU Kabupaten/kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan," tutupnya.

(hri)

Berita Terkait

Baca Juga