Perihal Perda Jam Malam untuk Remaja di Kota Padang, Sosiolog: Kepanikan Pengambil Kebijakan

Perihal Perda Jam Malam untuk Remaja di Kota Padang Sosiolog Kepanikan Pengambil Kebijakan Sosiolog asal STKIP PGRI Sumbar, Firdaus

Covesia.com - Pemerintah Kota Padang berencana dalam waktu dekat menetapkan Perda No 11 Tahun 2005 yang direvisi. Di dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa remaja dilarang keluar malam lewat dari jam 23:00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua, jika tidak maka akan ditangkap oleh Satpol PP kota Padang.

Menanggapi hal tersebut, Sosiolog STKIP PGRI Sumbar, Firdaus mengatakan bahwa itu merupakan bentuk kepanikan pengambil keputusan atas persoalan di kota Padang.

"Secara sosiologis, remaja itu merupakan masa transisi manusia dari fase anak-anak menuju dewasa. Mereka adalah orang-orang yang berada pada rentang usia antara 12-21 tahun," jelas Firdaus saat dihubungi Covesia Jumat (21/2/2020).

Dia menambahkan dengan batas usia tersebut, maka mahasiswa yang berkuliah di Padang dengan mayoritas usia antara 17-23 tahun, sebagian besar akan masuk dalam kategori remaja.

"Saya tidak tahu persis defenisi remaja pada revisi Perda itu. Namun, jika membaca ke alasan pemberlakuan jam malam, untuk mengurangi kenakalan remaja, saya kira ini karena kepanikan pengambil kebijakan atas persoalan di kota Padang," jelasnya.

Firdaus mengatakan kenapa dikatakan kepanikan, sebab untuk mengatasi masalah, semestinya tidak melahirkan masalah untuk orang lain.

"Bayangkan, jika ada remaja yang keluar malam bukan berbuat nakal, seperti balajar kelompok, kegiatan organisasi di sekolah atau kampus dan sebagainya, maka mereka akan terhukum dengan aturan yang tidak ditujukan untuk mereka," paparnya.

Ditambahkan Firdaus, jika mereka harus didampingi oleh orang tua, bayangkan betapa repotnya orang tua mereka. Apalagi orang tua yang memiliki anak lebih dari 2 orang yang semuanya adalah remaja. Sementara di sisi lain, mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sejatinya, aturan yang dibuat untuk mengurangi kenakalan remaja dengan solusi yang berkaitan langsung dengan remaja yang nakal, bukan untuk semua remaja yang belum tentu mereka nakal.

Firdaus menekankan, pembuat kebijakan harus paham, bahwa semakin jauh mereka mengatur dan mengintervensi hak-hak sipil dan politik warga (seperti kebebasan waktu), semakin tinggi potensi mereka sebagai rezim otoriter dan berpotensi melanggar HAM.  

(ila/don)

Berita Terkait

Baca Juga