Politisi PPP Tolak Aturan Jam Keluar Malam Remaja di Padang, Ini Alasannya

Politisi PPP Tolak Aturan Jam Keluar Malam Remaja di Padang Ini Alasannya Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa (dok.instagram)

Covesia.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Padang Maidestal Hari Mahesa menyesalkan adanya aturan tentang batas jam remaja keluar malam, dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum. 

"Saya sangat menyayangkan," ujarnya saat dihubungi Covesia via telepon, Kamis kemarin (20/2/2020).

Maidestal yang juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang tiga periode tersebut menyatakan bahwa aturan dalam perda yang direvisi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan bagi masyarakat. 

Aturan ini, kata Maidestal, berpotensi untuk digugat masyarakat. Selain itu, aturan ini juga berpotensi untuk tidak dijalankan oleh pemerintah kota apabila disahkan oleh DPRD Kota Padang.

"Misal, ada anak-anak muda dan mudi. Tidak tahunya habis ada acara apa. Bertemu Satpol PP. Kena tangkap. Itu menimbulkan keresahan juga nanti. Sibuk-sibuk orang tua menjemput. Apa urusannya dengan Dinas Pendidikan. Secara tegas saya sampaikan tidak perlu dan belum saatnya kita membuat peraturan jam malam seperti itu," ujarnya pula.

Jika pasal tersebut digugat atau tidak diterapkan apabila disahkan, maka hal tersebut akan mengakibatkan wibawa pemerintah berkurang di masyarakat.

Maidestal mengatakan bahwa Kota Padang sudah mendapatkan penghargaan Kota Layak Pemuda dari Menpora pada 2017. Seharusnya pemerintah kota memperbanyak memperbesar anggaran program-program kegiatan kepemudaan. "Apakah itu di bidang olahraga, pendidikan, sains, dan sebagainya," sebutnya.

Dia juga mengatakan akan lebih baik Pemerintah Kota Padang memperbanyak atau menggiatkan kegiatan positif bagi remaja, serta melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada orang tua. 

"Saya menilai apa yang dibuat oleh pemerintah itu keliru walaupun niatnya sangat bagus," ujarnya.

Dia juga mempertanyakan dasar pembuatan pasal batas jam remaja keluar malam.

Di dalam pasal di Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum yang sedang direvisi tersebut dijelaskan bahwa remaja dilarang keluar malam lewat dari pukul 23.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua. Jika tidak, maka remaja yang bersangkutan akan ditangkap oleh Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kota Padang. 

Informasi yang dihimpun, revisi Perda tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh DPRD Kota Padang dan rencananya akan disahkan dalam pekan depan. Salah satu dasar pembuatan pasal tersebut dikarenakan 'maraknya' aksi kriminalitas oleh remaja pada malam hari. 

"Apakah sudah sedemikian rupanya kondisi Kota Padang sehingga batas jam malam diberlakukan bagi remaja," kata Maidestal.

Dia juga mempertanyakan seberapa banyak aksi kriminalitas yang terjadi di Kota Padang yang dilakukan oleh remaja lewat pukul 23.00 WIB hingga pagi, baik itu tawuran, balap liar, atau prostitusi.

"Apakah itu sudah melalui kajian yang mendalam," tanyanya. Dan, dia meragukan hal tersebut. Sebab, kata Maidestal, mungkin ada juga remaja yang terpaksa keluar malam karena melakukan kegiatan positif menghadiri kegiatan keagamaan atau alasan tersebut seperti pulang dari luar kota, harus keluar rumah untuk membeli obat, atau harus pergi ke rumah sakit.

"Satu lagi yang perlu ditambahkan apakah pasal dalam perda yang direvisi tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah DPRD Kota Padang sudah melakukan hiring kepada user, yakni para remaja di Kota Padang. Seharusny diundang remaja masjid, KNPI, UKP-UKP. Saya rasa belum. DPRD harus melakukan itu," ujarnya. 

(fkz/don)

Berita Terkait

Baca Juga