Mangkrak Sejak Pertengahan 2016, DPRD Pessel Bentuk Pansus Polemik RSUD M.Zein Painan

Mangkrak Sejak Pertengahan 2016 DPRD Pessel Bentuk Pansus Polemik RSUD MZein Painan Gedung Baru RSUD M.Zein Painan yang terbangkalai di Kebun Taranak Painan Pessel. (Foto: Indra Yen/ Covesia)

Covesia.com- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) bakal membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait polemik gedung baru RSUD M. Zein Painan yang sampai sekarang belum ada titik terang.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD, Jamalus Yatim pada wartawan, dimana pihaknya telah membicarakan di lintas fraksi, terkait persoalan polemik gedung baru RSUD M. Zein Painan, yang sampai saat ini tidak jelas statusnya.

"Karena ini adalah tugas kami. Untuk persoalan ini, kita tidak mencari siapa benar atau salah. Tapi, mencarikan solusi terbaiknya. Apalagi ini bagian dari fungsi pengawasan," ungkapnya pada Covesia.com Selasa (11/2/2020)

Diketahui, pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan di Kabun Taranak dibiayai melalui pinjaman daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) senilai Rp99 miliar, dengan bunga 5 persen per tahun.

Pinjaman tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2014.  Dari jumlah itu, Rp96 miliar untuk kegiatan fisik gedung, Rp3 miliar sisanya digunakan sebagai kelengkapan peralatan medis.

Sementara, kegiatan tersebut dimulai sejak 2015 lalu. Namun, pada pertengahan 2016, Bupati Hendrajoni menghentikan proses pembangunan, dengan alasan tidak memiliki dokumen Amdal.

Setelah dihentikan Bupati Hendrajoni, sampai kini belum ada kejelasan terkait kelanjutannya. Padahal, daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus melakukan cicilan dan pokok utang sebesar Rp9,3 miliar pertahun. 

Selain pembentukan Pansus kata Jamalus, pihaknya juga akan segera memanggil Bupati. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan kejelasan pembangunan gedung baru itu.

"Sekarang, masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tapi, sampai kani masih saja belum keluar,"ujarnya

Kendati demikian katanya, persoalan gedung baru RSUD M. Zein ini, harus segera dituntaskan. 

Sebab, masa jabatan Bupati sekarang hampir habis. Makanya, harus dipertanggungjawabkan. 

Sementara diiketahui, sampai saat ini daerah masih melakukan pembayaran hutang ke PIP. Sedangkan, hasilnya tidak ada. Artinya, jangan sampai kerugian daerah terus berlanjut

Secara terpisah, Kepala Bagian Humas, Rinaldi Dasar menegaskan, untuk proses kelanjutan pembangunan, pemerintah daerah masih menunggu hasil audit BPKP yang masih belum keluar.

Terkait pemanggilan pemerintah daerah melalui Pensus DPRD, ia menyatakan pemerintah daerah siap mengerikan keuterangan. "Kami tunggu saja undangannya," ujar Rinaldi.

(idr/utr)

Berita Terkait

Baca Juga