Soal Kasus Jenazah Anak Dibawa Paksa Driver Ojol, Ombudsman Nilai RSUP M Djamil Lakukan Maladministr

Soal Kasus Jenazah Anak Dibawa Paksa Driver Ojol Ombudsman Nilai RSUP M Djamil Lakukan Maladministr Gedung Ombudsman Sumbar (Foto: Covesia)

Covesia.com - Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang telah melakukan maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam pengurusan kepulangan jenazah anak seorang driver ojek online (ojol) di Kota Padang. 

"Tidak terdapat kepastian lama waktu layanan pengurusan administrasi kepulangan  jenazah di Ruang Rawat Inap RSUP M Djamil Padang. Inilah sebenarnya yang memicu jenazah anak pelapor dibawa paksa oleh driver ojol dengan menggunakan sepeda motor," ujar Yefri Heriani selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar dalam keterangan pers yang diterima Covesia, Selasa (11/2/2020).

Yefri mengatakan bahwa kesimpulan tersebut diperoleh Ombudsman setelah melakukan serangkaian pemeriksaan periode Desember 2019 dengan meminta penjelasan kepada Bagian Rawat Inap Anak, Bagian Jenazah, dan Bagian Mobilisasi Dana RSUP M Djamil Padang.

Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar juga memeriksa salinan dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) RSUP M Djamil Padang. 

"Ada penundaan berlarut (yang dilakukan RSUP M Djamil Padang). Waktu yang diperlukan dalam mengurus administrasi kepulangan jenazah anak pelapor adalah 3,5 jam. Hal tersebut tidak sesuai dengan keterangan pihak M Djamil yang menyebutkan bahwa prosedurnya hanya 2 jam saja," jelas Yefri.

Dia mengatakan bahwa adanya SPO mengenai Alur Dokumen INA-CBG’S Pasien dengan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Instalasi Rawat Inap Nomor: OT.02.02/3.4.2/XVI.I/1/2018, Nomor Revisi 6, tertanggal 8 Januari 2018, tetapi tidak memuat lama waktu pengurusan layanan. 

Hal itu, kata Yefri, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan salah satu komponen standar pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian layanan.

Tambahannya pula, RSUP M Djamil Padang juga tidak memiliki informasi standar pelayanan pengurusan administrasi kepulangan jenazah dan standar pelayanan pengurusan Surat Perjanjian Utang Pasien, baik yang berupa elektronik dan nonelektronik bagi keluarga yang tidak mampu.

"Padahal informasi layanan sangat  penting agar masyarakat tidak bingung, agar ada transparansi terhadap layanan, agar tidak ada petugas yang mencoba penyimpangi prosedur," ujar Yefri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar menyimpulkan bahwa terjadi maladministrasi penundaan berlarut dalam pengurusan administrasi kepulangan jenazah dan maladministrasi melalaikan kewajiban dalam menyusun dan menerapkan standar pelayanan pengurusan administrasi kepulangan jenazah serta pengurusan layanan perjanjian utang pasien oleh Direktur RSUP M Djamil Padang.

Oleh karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar meminta RSUP M Djamil untuk melakukan tindakan korektif. 

Tindakan korektif yang dimaksud yaitu meminta pihak RSUP M Djamil untuk menyusun dan menetapkan SPO Alur Dokumen INA-CBG’S Pasien dengan Kepesertaan Umum, dengan memuat lama waktu penyelesaian layanan.  Kemudian, merevisi SPO Alur Dokumen INA-CBG’S Pasien dengan Kepesertaan JKN, dengan memasukkan lama waktu penyelesaian layanan. Selanjutnya, merevisi SPO Nomor: SPO-PRT-KEP-15 Revisi 1, tanggal Revisi 29 September 2011, tentang Merawat Jenazah/Bayi dengan memuat lama waktu penyelesaian pelayanan. 

Selain itu, Ombudsman juga meminta pihak rumah sakit untuk melengkapi SPO tentang Perjanjian Utang Pasien dan menyediakan informasi layanan pengurusan Perjanjian Piutang Pasien bagi masyarakat kurang mampu, baik secara elektronik dan non eletronik. 

Tambahannya pula, pihak rumah sakit juga harus menginformasikan standar layanan pengurusan administrasi kepulangan jenazah pada bagian administrasi Rawat Inap Anak dan bagian Pemulangan Jenazah. 

"Ombudsman memberikan waktu kepada pihak M Djamil untuk melaksanakan tindakan korektif dimaksud dalam waktu 30 hari sejak diterimanya LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan)," pungkas Yefri.

LAHP tersebut diserahkan langsung oleh Yefri kepada Direktur RSUP M Djamil Padang yang diwakili oleh Rita Prima Putra selaku Kabag Humas dan Kabang Hukum Koordinasi M Djamil Padang di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar.

Merespon LAHP tersebut, salah seorang PPID RSUP M Djamil Padang Gustavinof mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas beberapa tindakan korektif yang perlu dilakukan rumah sakit. Ia yakin ini masukan yang baik guna peningkatan layanan.

"Ini masukan yang mahal bagi rumah sakit. Sebenarnya, beberapa tindakan korektif atau perbaikan standar pelayanan telah dilakukan, tapi memang belum semua. Segera akan kami laporkan ke Ombudsman," ujarnya.

Kasus itu sempat viral karena jenazah anak pelapor kemudian dibawa oleh driver ojol dengan menggunakan sepeda motor. Hingga kemudian orang tua korban Dewi Suriani pun melapor ke Ombudsman. Dalam laporannya, Dewi Suriani berharap ada perbaikan pelayanan pemulangan jenazah oleh RSUP M Djamil Padang.

(fkz/utr)

Berita Terkait

Baca Juga