Tuntut Kejelasan Pemekaran, Warga Ulu Aie Datangi DPRD Limapuluh Kota

Tuntut Kejelasan Pemekaran Warga Ulu Aie Datangi DPRD Limapuluh Kota Tuntut Kejelasan Pemekaran, Warga Ulu Aie Datangi DPRD Limapuluh Kota, Senin (10/2/2020)(Foto: Angga)

Covesia.com - Ratusan warga nagari Persiapan Ulu Aie mendatangi kantor DPRD Kabupaten limapuluh Kota, Senin (10/2/2020) menuntut kejelasan Pemekaran yang tidak kunjung selesai selama 7 tahun terakhir.

Pantauan covesia.com, warga tiba di gedung DPRD Kabupaten Limapuluh Kota pukul 10.30 WIB menggunakan kendaraan roda empat dan dua. Sejumlah aparat keamanan dari kepolisian dan Pol-PP berjaga di depan gedung.

“Dua puluh tahun kami menunggu agar wilayah Ulu Aie bisa di mekarkan. Tahun 2013 baru di keluarkan Perda masuk dalam Nagari Persiapan. Setelah itu terputus dan tidak pernah ada kejelasan sampai sekarang. Sedangkan deadline untuk memekarkan nagari tinggal dua bulan lagi,” kata orator Demo, Datuak Pucuak dalam menyampaikan orasinya.

Kedatangan warga Ulu Aie ini disambut langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra dan beberapa anggota DPRD Lainnya.

Sebelumnya, warga Ulu Aie berencana turun ke jalan pada Rabu (6/2/2020) kemarin. Namun aksi tersebut dibatalkan karena pada Selasa, (5/2/2020) malam, sejumlah tokoh Ulu Aie bertemu dengan Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Irfendi Arbi berjanji akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar dalam persoalan pemekaran Nagari Ulu Aie ini.

Sampai berita ini diturunkan, warga masih menggelar orasi di gedung DPRD Limapuluh Kota.

Perjuangan yang dilakukan oleh warga Ulu Aie sama juga dengan perjuangan warga Koto Tinggi Maek yang meminta kejelasan pemekaran nagari. Warga Koto Tinggi Maek bertemu dengan Wabup Limapuluh Kota pada Jumat (7/2/2020) bersama sejumlah OPD terkait maupun tim khusus pemekaran nagari ini. Dalam pembahasan ini, sempat menjadi tegang karena warga mengetahui bahwa OPD dan tim khusus pemekaran nagari tidak membuat telaah dan laporan kepada Bupati sebagai dasar untuk memantau dan mengambil kebijakan.

(agg)

Berita Terkait

Baca Juga