Hadir pada Rangkaian Perayaan Cap Go Meh di Padang, Jubir Presiden RI Sebut Tak Ada Istilah Pribumi

Hadir pada Rangkaian Perayaan Cap Go Meh di Padang Jubir Presiden RI Sebut Tak Ada Istilah Pribumi Juru Bicara Presiden RI M. Fadjroel Rachman (tengah) saat menjadi narasumber Bincang-Bincang Kebangsaan dalam rangka perayaan Cap Go Meh di Padang, Jumat (7/2/2020)

Covesia.com - Juru Bicara Presiden RI M. Fadjroel Rachman menyebutkan, masterpice Kebangsaan Indonesia, dimulai sejak adanya amandemen UUD 1945. Dari hasil amandemen itu, kemudian lahir sebuah kesepakatan dengan tidak lagi mengenal adanya istilah pribumi yang membedakan diantara kita. Hanya satu menurut konstitusi yakni, Warga Negara Indonesia.

“Darimanapun asalnya, suku bangsa, agama, ras apapun, sepanjang dia warga negara Indonesia maka dia adalah WNI, itu saja. masterpice Kebangsaan Indonesia, dimulai sejak adanya amandemen UUD 1945,” kata M. Fadjroel Rachman saat menjadi narasumber Bincang-Bincang Kebangsaan dalam rangka perayaan Cap Go Meh di Padang, Jumat (7/2/2020).

Jadi kata Fadjroel, setelah kita amandemen UUD 45 , maka tidak ada lagi orang yang dikenal sebagai asli, tidak asli, pribumi, tidak pribumi mayoritas atau minoritas, itu semua hilang. Salah satu yang paling hebat menurut saya dalam amandemen itu adalah, dimana ada penghapusan istilah menjadi Presiden itu harus orang Indonesia asli.

Kemudian juga, dihapus tentang kebudayaan, puncak-puncak kebudayaan daerah itu dihapus, karena siapapun yang ada di Indonesia, dia berhak mengembangkan nilai-nilai kesukuannya, kebangsaannya ataupun segala hal terkait yang ada di Indonesia. Dan itu, menjadi kekayaan bangsa indonesia. 

“Indonesia sekarang kalau saya tidak keliru ada 700 an lebih suku bangsa. Mungkin belum termask Tionghoa. Dan kemudian, bahasa yang hampir seribuan lebih. Itu adalah kekayaan kita,” ujar Fadjroel.

Lebih lanjut kata Fadjroel, Reformasi 1998, masterpice di dalam bidang kebudayaan dan kebangsaan adalah, menghapuskan istilah asli. Dulu ada istilah presiden berasal dari orang Indonesia asli, itu di hapus. Dan tentang kebudayaan, tidak ada lagi istilah kebudayaan asli, puncak-puncak kebudayan itu tida ada.

“Semua suku bangsa, 700 an lebih, bahasa yang seribuan itu berhak untuk mencapai puncak-puncak nya sendiri dan mengisi apa yang kita sebut sebagai Republik Indonesia. Di dalam bidang politik, masterpice kita adalah satu. Presiden hanya boleh dua periode dan dipilih secara langsung. Jadi tidak boleh lagi ada seorang Presiden seumur hidup, tidak boleh lagi ada presiden yang misalnya dipilih tidak langsung dan, bahkan kepala daerah pun dipilih secara langsung,” kata Fadjroel.

Menurut Fadjroel, salah satu mempertahankan pilar yang ada adalah sebuah project besar untuk mempertahankan identitas-identitas Indonesia sentris dan juga identitas kebangsaan.

“Dengan adanya ibukota baru nanti di Kaltim. Disana, mudah- mudahan betul-betul mewakili wajah Indonesia,” pungkasnya.

(ril/don)

Berita Terkait

Baca Juga