HMI Soroti DID Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2020 yang Terjun Bebas 99,5 Persen

HMI Soroti DID Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2020 yang Terjun Bebas 995 Persen Ketua HMI Cabang Payakumbuh, Fadli Hakimi (Foto: Covesia/Hajrafiv Satya Nugraha)

Covesia - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Payakumbuh menyoroti Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2020 turun drastis. Dana yang diberikan berdasarkan prestasi daerah ini turun hingga 99,5 persen dibandingkan tahun 2019.

Tahun 2020 ini, DID yang diberikan Kementerian Keuangan untuk Kabupaten Limapuluh Kota sebesar Rp 250 juta. Jauh turun dari tahun 2019 yang mendapatkan Rp 45.3 miliar. 

"Walaupun Dana Insentif Daerah ini sifatnya bonus kepada suatu daerah, namun yang perlu jami soroti adalah beragam penghargaan yang didapatkan oleh Pemkab Limapuluh Kota. Dengan 29 penghargaan di tahun 2019, kenapa hanya mendapatkan Rp 250 juta. Turun 99.5 persen dari tahun 2019 yang mendapatkan Rp 45.3 Miliar," sebut Ketua HMI Cabang Payakumbuh, Fadli Hakimi kepada covesia.com, Kamis (23/1/2020). 

Dengan hanya menerima Rp 250 juta ini, Fadli mengatakan ada hal yang janggal di Pemkab Limapuluh Kota. Dengan beragam penghargaan termasuk memperoleh WTP dari BPK di tahun 2019, harusnya Limapuluh Kota mendapatkan lebih dari angka Rp 250 juta.

"Semuanya diterangkan oleh peraturan kementerian keuangan RI nomor 141/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Insentif Daerah. Berapa besaran DID yang diberikan berdasarkan penilaian- penilaian kinerja Pemda. Tapi dengan hanya mendapatkan Rp 250 juta dan turun drastis, berarti banyak rapor merah di Pemkab Limapuluh Kota," sebut Fadli.

Fadli meminta Pemkab Limapuluh Kota lebih terbuka dengan apa yang dikerjakan. Tidak hanya mempublikasikan kinerja yang berbau pencitraan.

"Dengan 29 penghargaan yang diraih Kabupaten Limapuluh Kota selama 2019, harusnya bonus ke daerah besar diberikan oleh pusat. Tapi ini berbanding terbalik, jadinya kan aneh," sebutnya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Kabupaten Limapuluh Kota, Irwandi menyebutkan tahun 2020 memang terjadi penurunan DID di Limapuluh Kota. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi program karena di Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan sebesar Rp 26.6 miliar. Termasuk APBD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 70 miliar.

"Memang di DID kita kehilangan 45 miliar. Tapi di sisi lain seperti DAK ada peningkatan sebesar Rp 26.6 Miliar. Bahkan dalam secara keseluruhan APBD kita naik sebesar Rp 70 miliar. Jadi tidak mempengaruhi kinerja program Pemda," kata Irwandi.

Irwandi juga mengatakan penurunan DID dan peningkatan DAK ini malah menguntungkan program Pemkab Limapuluh Kota. Pasalnya, saat ini sangat perlu menutup fiskal di sektor Pendidikan dan Kesehatan.

"Ada yang perlu perhatian khusus saat ini di Limapuluh Kota yaitu sektor kesehatan dan pendidikan. Dengan penambahan DAK, ada anggaran segar untuk dua sektor ini. Jikalau diberikan di DID, tidak akan teralokasikan untuk dua sektor ini karena penggunaan anggarannya cukup kaku," sebutnya.

Irwandi juga mengatakan dalam penetapan besaran alokasi DID, tidak berdasarkan prestasi daerah lagi. Melainkan kebutuhan daerah sesuai kriteria khusus yang diajukan ke kementerian keuangan.

Dari data website kementerian Keuangan. Di tahun 2019, Kabupaten Limapuluh Kota mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 45.357.649.000 yang dibagi untuk 4 kategori. Sedangkan tahun 2020, Kabupaten Limapuluh Kota mendapatkan DID sebesar Rp 250 juta untuk satu kategori.

Kemudian DAK Fisik Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2019 sebesar Rp 73,5 miliar dan DAK Non Fisik Tahun 2019 sebesar 174,4 miliar dengan total Rp 247.9 miliar.  Untuk tahun 2020, DAK Fisik  Kabupaten Limapuluh Kota sebesar Rp 110,3 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar Rp 164,4 Miliar dengan total Rp 274,7 miliar.

(agg)

Berita Terkait

Baca Juga