Sikapi Persoalan PT Dempo, DPRD Pessel Akan Tempuh Hak Angket dan Interpelasi

Sikapi Persoalan PT Dempo DPRD Pessel Akan Tempuh Hak Angket dan Interpelasi Wakil Ketua DPRD Pessel, Jamalus Yatim. Foto: Indra Yen

Covesia.com - Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) akan melakukan hak angket dan interpelasi terkait persoalan PT. Dempo Sumber Energi yang beroperasi di Pelanagai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir. Menurut unsur Pimpinan DPRD Pessel, Pemerintah Daerah tidak serius dalam menuntaskan persoalan PT. Dempo.

Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Jamalus Yatim mengatakan, hak angket tersebut diambil guna menindaklanjuti kebijakan Pemda yang seolah-olah melegalkan investasi tanpa izin.

Sebab katanya, lembaga DPRD perlu melakukan evaluasi untuk membenahi persoalan itu. 

"Kita dari DPRD akan melakukannya, sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Dan kita tidak akan diam, dengan demikian kita akan menggunakan hak angket dan interpelasi pada kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan aturan yang berlaku di negara kita," ungkapnya pada Covesia.com, Jumat (17/1/2020).

Dijelaskannya, sejauh ini PT. Dempo tetap beroperasi tanpa ada izin yang lengkap. Tapi, pihak pemerintah tidak pernah mengambil kebijakan tegas, bahkan, seakan-akan Pemda mendukung PT. Dempo, sebutnya.

"Kita akan terus melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang merugikan masyarakat. Karena, ini menyangkut tanggung jawab kita bersama, dan kita akan terus berbenah," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Pesisir Selatan, telah mengundang pihak PT. Dempo Sumber Energi beserta sejumlah pejabat OPD dalam hearing terbuka di lembaga tersebut di Painan, Rabu (15/1/2020).

Ketua Komisi II DPRD Pesisir Selatan, Alkisman mengungkapkan, bahwa dalam hearing pihak PT. Dempo tidak bisa membuktikan sejumlah izin yang telah dikantongi. Bahkan, belum ada yang lengkap, selain izin garap PLTMH.

"Belum ada satu izinpun, kecuali izin PLTMH," ungkap Ketua Komisi II DPRD Pesisir Selatan, Alkisman usai hearing terbuka.

Ia menjelaskan, untuk sejumlah izin yang diperlukan saat ini, dikatakan PT. Dempo Sumber Energi hanya baru memasukkan berkas. Belum ada satu izin yang dimiliki, seperti izin Galian C dan stone crusher yang sudah dioperasikan.

"Dan itu dia (PT. Dempo Sumber Energi) baru memasukan berkas. Jadi tak ubahnya, seperti orang melamar pekerjaan," jelasnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan PT. Dempo Sumber Energi, Fadlan saat dimintai jawaban oleh wartawan pihak belum bisa menjawab secara rinci, sebab dia mengaku semuanya masih berproses.

"Untuk sementara ini, kami belum bisa menjawab secara rinci. Setiap izin akan terus berproses," singkatnya.

(idy/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga