Diduga Ada Kecurangan, Anak Nagari Koto Tinggi Baso Tuntut Ulang Pilwana

Diduga Ada Kecurangan Anak Nagari Koto Tinggi Baso Tuntut Ulang Pilwana Suasana pengamanan oleh pihak kepolisian dan dandramil di kantor wali nagari koto Tinggi Baso Agam, Senin (13/1/2020)(Foto: covesia/debi)

Covesia.com - Anak nagari Koto Tinggi, kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumbar menuntut ulang untuk melakukan pemilihan walinagari (Pilwana) di daerah itu karena adanya kecurangan saat pemilihan. 

Salah seorang anak nagari, Danil menuturkan saat pemilihan walinagari Koto Tinggi telah terjadi kecurangan dimana ketika pemilihan ada yang menggunakan hak menggunakan KTP namun tidak berdomisili di nagari itu dan sejumlah kecurangan lainnya. 

"Hari ini kita datangi kantor wali nagari Koto Tinggi untuk menuntut ulang pemilihan karena telah terjadi kecurangan," kata Danil beserta sejumlah anak nagari lainnya saat mendatangi kantor wali nagari Koto Tinggi, Senin (13/1/2020).

Ia menerangkan bahwa anak nagari memiliki bukti bahwa ada kesalahan dan kecurangan saat pemilihan termasuk keterangan dari pihak penyelenggara Pilwana sendiri. Danil dan anak nagari lainnya menuntut pihak kecamatan untuk membatalkan pelantikan Wali nagari saat ini karena telah terbukti adanya sejumlah kecurangan. 

"Hari ini ada pelantikan wali nagari Koto Tinggi, jadi kami anak nagari mendatangi pihak pemerintahan termasuk camat Baso untuk menuntut dan membatalkan namun camat tidak mengindahkan permintaan kami," ungkapnya. 

Ia menambahkan anak nagari Koto Tinggi hanya menuntut camat untuk membatalkan pelantikan wali nagari namun tidak diindahkan. Dan anak nagari tetap menuntut dilakukan pemilihan ulang atau copot wali nagari yang sekarang. 

"Karena pilwana saat itu tidak sesuai dengan perbup yang telah ditetapkan," sebutnya. 

Sementara itu, Wali nagari Koto Tinggi, Geginda mengungkapkan dalam hal demokrasi itu merupakan hal yang biasa. "Pasti ada pro dan kontraknya dari masyarakat," katanya. 

Ia menyebutkan akan tetap profesional dalam menjalankan tugas dan amanat sebagai wali nagari yang telah diamanahkan masyarakat. 

(deb) 


Berita Terkait

Baca Juga