Pilgub Sumbar 2020, Masyarakat Tidak Boleh Termakan Politik Identitas

Pilgub Sumbar 2020 Masyarakat Tidak Boleh Termakan Politik Identitas Wakil Dekan I FISIP Unand Aldinil Zetra (dua dari kiri) menjadi pemateri di acara "Diskusi Publik Mencari Pemimpin Sumbar ke Depan" di Hotel Daima, Padang, Sumatera Barat, Jumat (13/12/2019). (Foto: Fakhruddin Arrazzi)

Covesia.com - Masyarakat Sumbar perlu mewaspadai munculnya politik identitas pada Pilgub Sumbar 2020 nanti. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Dekan I FISIP Unand Aldinil Zetra pada saat acara "Diskusi Publik Mencari Pemimpin Sumbar ke Depan" di Hotel Daima, Padang, Jumat (13/12/2019). 

Aldinil mengatakan bahwa Sumbar memiliki potensi untuk terjadi pemilahan-pemilahan sosial. Politik identitas memang muncul di daerah yang penduduknya majemuk. Sementara Sumbar sendiri merupakan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, bukan mustahil politik identitas terjadi di Sumbar. 

"Itu tergantung politisi," ujarnya. Aldinil mengatakan bahwa mungkin saja ada politisi yang menggunakan pendekatan daerah asal dan suku dalam kampanye Pilgub Sumbar. Dan, itu termasuk politik identitas. Bahkan, kata Aldinil, meskipun mayoritas penduduk Sumbar beragama Islam, ada kemungkinan politisi menggunakan isu keagamaan pada saat kampanye.

Aldinil mencontohkan ada dua daerah yang penduduknya majemuk apabila dilihat dari suku. Dua daerah tersebut yaitu Pasaman Barat dan Dharmasraya. Di dua daerah tersebut, jumlah penduduk bersuku Minang, Batak, dan Jawa bisa dikatakan hampir seimbang. 

Jika para politisi menggunakan politik identitas dengan pendekatan suku di daerah tersebut, maka akan terjadi pengelompokan-pengelompokan masyarakat. "Dan, itu bahaya," jelasnya. 

Lebih lanjut, Aldinil kembali menekankan bahwa para politisi jangan sampai menggunakan politik identitas dalam Pilgub yang akan datang. Masyarakat pun harus bisa melihat program-program apa saja yang diusung oleh masing-masing kandidat demi kemajuan Sumbar ke depan. 

Bukan hanya Aldinil, seruan agar masyarakat tidak termakan oleh politik identitas juga muncul dari Anggota DPD RI Leonardy Harmainy yang juga hadir pada acara tersebut. Dia mengatakan bahwa masyarakat perlu melihat rekam jejak calon pemimpin yang akan dipilih nanti. Hal ini dikarenakan, berdasarkan hasil pemilu legislatif, ada anggota dewan yang dipilih masyarakat bukan karena kapasitasnya, tetapi karena apa partai dan siapa tim suksesnya. 

Kriteria Pemimpin Sumbar ke Depan

Pada 13 September 2020, Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak di 270 daerah. Di Sumbar sendiri, ada 11 pemilihan bupati dan wakil bupati, 2 pemilihan walikota dan wakil walikota, dan 1 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 

Berdasarkan survei online yang dilakukan oleh Aldinil tentang kriteria calon gubernur yang diharapkan oleh masyarakat Sumbar, 20,3 persen responden menyatakan calon gubernur harus merakyat, 13,6 persen responden menyatakan calon gubernur harus jujur atau berintegritas, 12,3 persen responden menyatakan calon gubernur harus berpengalaman. Selain itu, kriteria calon gubernur yang diharapkan masyarakat Sumbar berdasarkan hasil survei adalah bijaksana, alim,  berprestasi, kreatif atau inovatif, pintar, cerdas, tegas, dan sebagainya. 

Survei dilakukan dengan metodologi random sederhana kepada 450 responden yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Sumbar. Survei yang dilakukan mulai dari sekitar seminggu sebelum berita ini diturunkan dan tidak menggunakan sistematika random sampling. Hal ini dikarenakan tujuan survei ini sendiri bukan untuk menganalisis hubungan antarvariabel atau pun untuk menggeneralisasi, tetapi lebih kepada mengidentifikasi. 

Aldinil mengatakan bahwa, berdasarkan hasil survei yang dilakukannya, merakyat merupakan salah satu kriteria calon gubernur yang diinginkan oleh masyarakat Sumbar. Padahal, kata Aldinil, merakyat belum tentu baik. Merakyat bisa juga dikategorikan ke dalam pencitraan. Agar tidak salah pilih, Aldinil kembali menekankan agar masyarakat perlu melihat "CV" calon pemimpin. Calon pemimpin yang baik itu bukan hanya merakyat pada saat kampanye, tapi juga sebelum kampanye dan setelah diangkat menjadi pemimpin. 

Sementara itu, Leonardy mengatakan bahwa ada tiga kriteria yang bisa digunakan masyarakat dalam memilih gubernur dan wakil gubernur. Tiga kriteria tersebut yaitu takah, tageh, dan tokoh. 

Takah artinya penampilan calon pemimpin harus berwibawa dan menarik. Tageh artinya tegas, kuat, kokoh, dan berpendirian. Sementara, tokoh artinya  mampu memberi keteladanan. 

Selain itu, kata Leonardy, dari calon pemimpin harus juga memiliki prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan itu seperti berpegang teguh pada kebenaran sesuai dengan peraturan dan memiliki perhatian yang besar kepada masyarakat. "Hal ini sesuai dengan falsafah adat Minangkabau," ujarnya.

Khairul Jasmi, Pemred Harian Singgalang yang juga menjadi narasumber pada acara tersebut, mengatakan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur memiliki tugas berat dalam memajukan Sumbar ke depan. Dia menekankan ada tugas utama pemerintah yakni membangun infrastruktur, memberi layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Kontributor: Fakhruddin Arrazzi

Berita Terkait

Baca Juga