Ini 6 Daerah di Sumbar yang Mengalami Bencana Ekologi

Ini 6 Daerah  di Sumbar yang Mengalami Bencana Ekologi Ilustrasi

Covesia.com - Bencana banjir dan tanah longsor melanda beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar) pada beberapa pekan belakangan ini. Bencana ekologi tersebut disebabkan oleh deforestasi, degradasi lahan dan aktifitas tambang di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Hal ini terungkap berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh WALHI Sumbar, baik secara langsung ke lokasi maupun melalui citra satelit di beberapa titik koordinat lokasi.

“Bencana ekologi ini bukan datang serta merta karena curah hujan yang terlalu tinggi, tapi karena memang berkurangnya daerah resapan penahan air sehingga menyebabkan banjir bandang di beberapa daerah. Dan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas tambang illegal,” jelas Yoni Candra selaku Kepala Depertemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar saa konferensi pers di  Rantau Coffee, Gor Haji Agus Salim, Jalan Batang Anai, Rimbo Kaluang, Kota Padang, Rabu (4/12/2019)

Berdasarkan temuan Walhi, ada 6 kabupaten/kota di Sumbar yang mengalami bencana ekologi. Berikut rincinannya.

1. Kabupaten Solok Selatan

Di kabupaten ini, kerusakan lingkungan yang massif telah menyebabkan terjadinya bencana banjir dan longsor. Hal ini dipicu oleh deforestasi aktifitas tambang ilegal di DAS Batanghari. Deforestasi ini menyebabkan berkuranganya fungsi tanah sebagai resapan air.

Yoni mengungkapkan bahwa, di Solok Selatan, ada 17 tambang yang masih aktif, dan 35 lagi tidak beraktivitas namun belum direklamasi oleh pemilik atau pemilik tambang. Aktivitas tambang illegal tersebut terdapat di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, dan Kecamatan Sangir Batanghari.

Lebih lanjut, Staf Advokasi dan Penegakan Hukum WALHI Sumbar, Zulpriadi, mengungkpkan bahwa, di 4 kecamatan tersebut, ada sekitar 75 eskavator yang beroperasi. 75 eskavator tersebut  tersebar di 22 titik, dan melibatkan pekerja dewasa, anak-anak, dan perempuan.

“Dari data kami, ada 1463 pekerja laki-laki, 74 pekerja perempuan, dan 3 pekerja anak-anak,” jelasnya.

2. Kabupaten Agam

Di kabupaten Agam, banjir bandang terjadi di Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya pada 20 November 2019 dan terulang kembali pada 2 Desember 2019. Zulpriadi menjelaskan banjir bandang tersebut disebabkan oleh alih fungsi lahan dan dan curah hujan yang tinggi. Berdasarkan investigasi WALHI Sumbar, alih fungsi lahan dari kawasan cagar alam menjadi wilayah peladangan menyebabkan tidak ada lagi area resapan pencegah banjir dan longsor.

3. Kabupaten Sawahlunto

Di kabupaten ini, bencana ekologi dipicu oleh tambang emas ilegaldi Batang Ombilin yang terdapat di beberapa titik. Yaitu, di Silungkang yang terdapat di bawah jembatan Silungkang dengan 1 eskavator beroperasi, tepi jalan lintas Sumatera dengan 2 eskavator, Desa Rantiah dengan 1 eskavator, Desa Sikalang dengan satu titik dengan menggunakan dompeng, desa Sijantang dengan 2 eskavator, Desa Kolok dengan 12 eskavator, dan Talawi dengan 2 eskavator.

“Total terdapat 20 alat berat eskavator yang beroperasi di Sawahlunto,” ujar Zulpriadi.

4.  Kabupaten Pesisir Selatan

Tiga nagari di kabupaten ini, yakni Nagari Binjai, Nagari Kampuang Tangah, dan Nagari Batang Arah Tapan, merupakan daerah langganan banjir. Ketiga Nagari tersebut berada di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Dalam satu tahun ini,ketiga nagari tersebut  sudah terjadi beberapa banjir. Banjir merendam rumah dan menyebabkan jembatan penghubung Nagari Kubu Tapan dengan Nagari Simpang Gunung menjadi putus. Hingga saat ini, jembatan tersebut belum diperbaiki.

Zulpriadi menjelaskan bahwa penyebab bajir diduga kuat oleh pendangkalan aliran sungai Batang Tapan dan aktivitas ilegal loging di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Beberapa kativiras Galian C di Nagari LImau Purut dan Nagari Sungai Gambir Sako serta aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Tapan. Akibatnya, luapan air ketika musim hujan tidak dapat menampungdebit air yang dating dari daerah hulu.

5. Kabupaten 50 Kota

Ribuan ikan mati di Nagari Tanjuang Pauah dan Nagari Tanjuang Balik di Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada Minggu 20 Oktober 2019. Hal ini diakibatkan tercemarnya hulu Sungai Batang Maek di kedua nagari tersebut. Diketahui, Hulu Batang Maek merupakan salah satu sumber air yang mengisi Waduk PLTA Koto Panjang.

Zulpriadi menjelaskan bahwa tim WALHI menemukan fakta bahwa kematian ribuan ikan tersebut berada beberapa ratus meter ke daerah hulu terdapat aktivitas pertambangan timah milik PT Berkat Bhineka Perkasa. Dugaan WALHI, limbah aktivitas tambang timah hitam PT tersebut dibuang ke Batang MAek dan mengakibatkan matinya ribuan ikan.

“Dengan kematian ribuan ikan tersebut, kehidupan nelayan sangat terdampak. Harga ikan turun drastis hingga 50 persen. Dari awalanya harga ikan belida yang harganya 80 ribu per ekor sekarang menjadi 40 ribu,” jelasnya.

6. Kabupaten Sijunjung

Bencana ekologi di kabupaten ini disebabkan oleh aktivitas iliegal di DAS Kuantan, tepatnya di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sijunjung, Kecamatan IV Nagari, dan Kecamatan Koto VII. Jumlah alat berat yang ditemukan libih kurang 15 unit

Kontributor: Fakhrudin Arrazi

Berita Terkait

Baca Juga