Tolak Penyegelan Kios, Pedagang Pasar Aur Kuning Akan Datangi ke Gubernur dan Kapolda Sumbar

Tolak Penyegelan Kios Pedagang Pasar Aur Kuning Akan Datangi ke Gubernur dan Kapolda Sumbar Pedagang berorasi di depan kantor pasar Aur Kuning Bukittinggi (Foto: Debi/ Covesia)

Covesia.com - Sejumlah pedagang Pasar Aur Kuning Bukittinggi yang kiosnya disegel pemerintah kota, Selasa (26/11/2019) akan mengadu ke kantor Gubernur dan Kapolda Sumbar pada Rabu (27/11/2019).

Aldian Riadi, salah satu pedagang Pasar Aur beserta ratusan pedagang lain akan mendatangi kantor Gubernur dan Kapolda Sumbar karena sikap pemerintah kota yang melakukan penyegelan kios tanpa adanya sosialisasi. 

"Rencana besok ada ratusan massa yang akan mendatangi kantor Gubernur dan Kapolda Sumbar untuk mengadukan nasib pedagang," katanya. 

Ia menyampaikan keberatan sejumlah pedagang terkait kenaikan retribusi yang sangat tinggi dan kenaikan retribusi yanh dilakukan pemko tanpa melakukan sosialisasi dengan pedagang. 

"Kenaikan retribusi tanpa adanya sosialisasi dengan pedagang, terus tiba-tiba pedagang harus membayar retribusi yangbtidak masuk akal jumlahnya," tambahnya. 

Sementara itu, Bangkit, Kuasa hukum pedagang menjelaskan pada dasarnya pedagang menolak kenaikan retribusi yang dilakukan pemko tanpa sosialisasi dengan pedagang. 

"Tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat pedagang Pasa Aur. Apalagi saat ini pedagang tengah melakukan gugatan Yudisial Review ke Mahkamah Agung. Jadi mestinya pemko menunggu proses hukum yang sedang berjalan," jelasnya. 

Disisi lain, M. Idris, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan menyampaikan proses penyegelan telah dilakukan sesuai aturan dan melalui berbagai tahapan yakni pemberian SP 1, SP 2 dan SP 3.

"Sesuai aturan 7 hari setelah SP 3 diterbitkan, bagi yang belum membayar, dilaksanakan penyegelan. Ini yang kami tegakkan. Sementara untuk masalah Perwako, sudah persetujuan Gubernur dan dilandasi dengan Perda no 15 dan 16 tahun 2013. Sepanjang aturan tidak ada yang membatalkan, Perwako tetap dijalankan," jelasnya.

Ia juga menjelaskan pada bulan Desember lalu, sejumlah pamflet dan selebaran telah disebar dan ditempel di Pasar Aur sebagai pemberitahuan kepada pedagang, dan untuk mengumpulkan pedagang, memang tidak dilakukan, karena tidak ada aturan yang mengatut hal tersebut.

"Terkait retribusi yang dimaksudkan pedagang sudah dilakukan kajian dan kesepakatan dengan pihak terkait," tutupnya. 

(deb)

Berita Terkait

Baca Juga