Bupati Dharmasraya dan DPRD Sepakat APBD 2020 di Angka Rp1Triliun

Bupati Dharmasraya dan DPRD Sepakat APBD 2020 di Angka Rp1Triliun Foto: Dokumen Pemkab Dharmasraya

Covesia.com - Ketegangan baik di kalangan eksekutif maupun legislatif dalam menyiapkan APBD 2020 usai sudah. Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Ketua DPRD Parianto, SH telah meneken kesepakatan untuk jumlah APBD Kabupaten. Dharmasraya sebesar Rp 1.087.492.551.269. Dengan jumlah sedikit di atas Rp 1 T itu, beban APBD 2020 masih dirasakan berat.

Pasalnya, ada sejumlah agenda penting yang akan dihelat oleh daerah di tahun 2020. Perhelatan yang maha penting itu adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penyelenggara dan pengawas pemilu termasuk untuk pengamanan membutuhkan sedikitnya Rp 40 miliar.

Dengan kondisi penambahan dana alokasi khusus yang tidak terlalu signifikan, menyebabkan tekanan APBD cukup kuat. Itulah pula yang menyebabkan para pihak yang berkepentingan untuk sempat beradu urat syaraf. Namun setelah ketok palu, ketegangan itu ikut juga berakhir.

Dalam kondisi sulit, keputusan tetap harus diambil. Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, secara rinci struktur dan komposisi APBD Kabupaten Dharmasraya dapat dijelaskan sebagai berikut pendapatan daerah dipatok sebesar Rp.1.031.026.254.667 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.104.794.164.000 kemudian dana perimbangan sebesar Rp.803.020.617.367 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.123.211.373.300

Sementara, sambung bupati, belanja daerah sebesar Rp.1.085.892.551.269,- dengan rincian sebagai berikut: belanja tidak langsung sebesar Rp.587.084.069.033 dan belanja langsung sebesar Rp.498.808.482.236.

Bupati menambahkan, pembiayaan daerah, terdiri dari: penerimaan pembiayaan sebesar Rp.56.366.396.602 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.1.500.000.000 yang diperuntukkan bagi Penyertaan Modal Daerah pada Bank Nagari.

Atas tercapainya kesepakatan itu Bupati Sutan Riska menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran legislatif, TAPD dan segenap pemangku kepentingan. Selanjutnya disampaikan bahwa persetujuan DPRD atas Ranperda APBD 2020, merupakan yang ketujuh di antara 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Dan ke depan bupati mengajak untuk berkolaborasi dalam melaksanakan APBD 2020.

(ril)

Berita Terkait

Baca Juga