Dinilai Melanggar Hukum, Walhi Desak IUP CV Tahiti Coal Dicabut

Dinilai Melanggar Hukum Walhi Desak IUP CV Tahiti Coal Dicabut Foto: Istimewa

Covesia.com - Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan tinjauan lapangan pada 12 November 2019 ke lokasi tambang CV. Tahiti Coal, kunjungan lapangan terjadi pasca audiensi masyarakat Dusun Bukik Sibanta, Desa Sikalang, Kota Sawahlunto dengan Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar pada 30/10 terkait aktfitas tambang Batubara CV. Tahiti Coal yang diduga telah keluar dari IUP dan mengarah ke pemukiman penduduk sehingga membuat kerusakan dan keretakan pada rumah hingga beberapa tanah amblas.

Kunjungan komisi IV DPRD Sumbar juga didampingi oleh WALHI Sumatera Barat, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Perwakilan DLH Provinsi Sumatera Barat, Perkim LH Kota Sawahlunto, Perwakilan Ninik Mamak dan Masyarakat terdapak.

Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI Sumatera Barat, Zulpriadi dalam keterangan persnya, Jumat (15/11/2019) mengungkapkan bahwa dalam kunjungan tersebut ditemukan fakta bahwa Aktfitas tambang bawah tanah CV. Tahiti Coal telah melewati batas IUP, terdapat aktfitas penambangan di luar IUP sejak tahun 2014 lalu ditutup pada 2017 dan sejak melakukan aktfitas Operasi Produksi sejak tahun 2005 hingga saat ini tidak mengantongi izin pengolahan limbah B3.

Zulpriadi menambahkan pada Hari Kamis tanggal 14 November 2019 dilakukan pengecekan Patok Tapal Batas IUP CV. Tahiti Coal ditemukan ada beberapa titik tidak memiliki patok dan patok yang ditemukan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh KEPMEN ESDM Nomor 1825-K/30/MEM/2018,  juga ditemukan saluran air yang berasal dari lobang tambang bawah tanah serta Kolam Penampungan nya berada di luar dari IUP CV. Tahiti Coal.

Berdasarkan data dan Fakta yang ditemukan WALHI Sumatera Barat menduga telah terjadi pelanggaran terhadap beberapa Peraturan perundang undangan yang berlaku diantaranya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Pasal 158, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 103 dan Pasal 104, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.

Zulpriadi menegaskan Berdasarkan uraian fakta dan uraian pelanggaran terhadap beberapa Peraturan perundang undangan, kami WALHI Sumatera Barat dan masyarakat Desa Sikalang meminta DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat :

  1. Memerintah Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk meninjau ulang IUP CV. Tahiti Coal.
  2. Membuat rekomendasi kepada Komisi I DPRD Sumatera Barat untuk proses penegakan hukum terhadap CV. Tahiti Coal.
  3. Mengeluarkan rekomendasi untuk pencabutan IUP CV. Tahiti Coal jika memang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

(adi)

Berita Terkait

Baca Juga