Maraknya Kasus Perselingkuhan Wali Nagari di Pessel, Dinas PMDP2 dan KB akan Usulkan Perda Baru

Maraknya Kasus Perselingkuhan Wali Nagari di Pessel Dinas PMDP2 dan KB akan Usulkan Perda Baru Kepala Dinas PMDP2 dan KB Pesisir Selatan (Foto: Indra Yen)

Covesia.com - Kepala Dinas PMDP2 dan KB Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) Hamdi mengatakan, pihaknya bakal mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) baru terkait maraknya kasus perselingkuhan wali nagari di daerah tersebut.

"Kita bakal merevisi perda no 2 tentang  pemerintahan nagari dengan memasukkan peraturan baru seprti Norma Agama, Norma Adat dan perbuatan asusila bagi wali nagari," katanya pada Covesia.com Selasa (12/11/2019)

Ia menerangkan, dimana didalam peraturan baru yang bakal kita usulkan tersebut, pemerintah nagari juga harus menjaga tindakan yang melanggar norma agama dan norma adat yang berlaku didaerahnya.

Seperti, kasus-kasus perselingkuhan yang ditahun ini sering terjadi dilaporan masyarakat kepada pihaknya. 

Tidak hanya itu, didalam aturan itu juga diatur tindak dan perlakuan wali nagari dengan perbuatan asusila. 

"Dalam peraturan itu akan ditekankan kepada seluruh wali-wali nagari tidak semenah-menah melakukan tindakkan yang melanggar norma agama dan norma adat. Apapun itu jenisnya,"tegasnya Hamdi

Ia menambahkan, dalam peraturan tersebut, bagi wali yang melanggar nantinya. Akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang telah diusulkan.

"Apabila pelanggaran norma agama dan norma adatnya berat. Sanksinya, bisa diberhentikan atau dinonaktifkan sementara apabila ringan,"ujarnya Hamdi

Lanjutnya dikatakan Hamdi, sepanjang tahun 2019 ini ada sekitar 5 kasus perselingkuhan yang dilaporkan kepada pihaknya. 

Dari lima laporan kasus, emapat laporan saat ini masih diproses pihaknya. Dan satu sudah putusan.

"Lima masih dalam proses pencarian faktanya. Satu sudah putusan, yakni sudah kita berhenti karena wali mengakui bahwa ia benar telah menikah lagi atau memiliki dua istri," tuturnya,

Kontributor Pessel: Indra Yen 

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga