Pemprov Sumbar Gelar Rapat Pembakuan Rupabumi

Pemprov Sumbar Gelar Rapat Pembakuan Rupabumi Pemrov Sumbar Gelar Rapat Pembakuan Rupabumi

Covesia.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi dengan Badan penyelenggaraan pembakuan Rupabumi dengan Informasi Geospasial (BIG) di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Senin (14/10/2019).

Rapat tersebut diikuti oleh Pejabat dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Asisten Pemerintahan, Anggota DPRD Komisi I dan Kepala Bagian Pemerintah 19 Kabupaten/Kota di Sumbar.

Kepala Biro Pemerintahan, Iqbal Ramadi Payana selaku leading sector kegiatan tersebut dalam sambutannya menyampaikan  bahwa kegiatan ini diadakan untuk merumuskan kebijakan dalam percepatan penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi nantinya oleh pemerintah pusat, serta mendorong percepatan inventarisasi nama rupabumi di daerah. 

“Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait pentingnya pembakuan nama rupabumi, sekaligus sebagai instrumen dalam mendukung upaya eksplorasi keunikan-keunikan dan kearifan lokal di daerah yang kemudian dibakukan dalam daftar rupabumi di Indonesia," jelasnya.

Selain itu, Iqbal juga menjelaskan kegiatan pembakuan rupabumi ini merupakan proses penetapan nama rupabumi meliputi tulisan, ejaan, ucapan dan koordinat unsur rupabumi oleh Lembaga Yang Berwenang Baik Secara Nasional  yaitu oleh BIG maupun Internasional oleh PBB. 

"Penyelenggaraan Pembakuan Rupabumi di Sumbar belum menjadi perhatian yang serius dari beberapa Kabupaten/Kota di Sumbar," ungkapnya. 

Untuk itu, melalui rapat ini, yang memang sengaja menghadirkan Badan Informasi Geospasial sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pembakuan nama rupabumi, Asisten dan Kepala Bagian Pemerintahan serta anggota DPRD Komisi I dari Kabupaten/Kota diharapkan terwujud sinkronisasi pemerintah pusat, provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi di wilayah Sumbar dengan harapan agar tercapainya arah kebijakan pembakuan nama rupabumi (toponimi) yang lebih baik kedepannya pungkasnya.

Kepala Bidang Toponimi Badan Informasi Geospasial (BIG), Harry Ferdiansyah  juga menyampaikan bahwa pembakuan rupabumi berperan vital pada tata kelola administrasi negara. 

Tak hanya itu, ia juga mengatakan peran lain pembakuan rupabumi ialah untuk pelaksanaan urusan pemerintahan seperti data administrasi kewilayahan, telekomunikasi, transportasi, kebencanaan dan data aset pembangunan, sarana pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian kebudayaan dan pariwisata kemudian tentunya survey dan pemetaan wilayah. 

"Jika pada manusia, bisa kita lihat bentuk pembakuannya Nama seseorang pada pembuatan akta kelahiran, kartu tanda penduduk (ktp), ijazah, surat kematian yang selalu mencantumkan nama, tempat dan tanggal lahir. Begitu juga dengan nama tempat. Tentu juga ada mekanisme pemberian nama dari tempat tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut Harry menyampaikan apa yang terjadi bila suatu tempat atau sebuah pulau tidak mempunyai nama, tentu akan menimbulkan konflik dalam hal kepemilikan maupun sejarahnya.

Unsur-unsur geografis yang ada di permukaan bumi, seperti pulau, sungai, gunung, hutan, dan sebagainya juga perlu mempunyai nama. Nama yang diaplikasikan pada unsur geografi/rupabumi tersebutlah disebut pembakuan toponim/rupabumi.

Kontributor Padang: Laila Marni

Berita Terkait

Baca Juga