Meski Tak Sesuai Permintaan, KPU Pessel Teken NPHD Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Meski Tak Sesuai Permintaan KPU Pessel Teken NPHD Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Ketua KPU Pessel, Epaldi Bahar

Covesia.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) teken Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp31,5 miliar, meski anggaran tersebut sedikit rendah dari permintaan awal.

"NPHD tersebut kita teken dengan pihak pemerintah pada Jumat (4/10/2019) lalu. Dan anggaran itu, lebih rendah dari usulan proposal awal kita," sebut Ketua KPU Pessel, Epaldi Bahar pada Covesia.com, Selasa (8/10/2019).

Epaldi menerangkan, dimana proposal awal yang diajukan. Pihaknya meminta biaya pelaksanaan Rp39,4 miliar dan anggaran biaya tersebut lebih besar dari lima tahun lalu.

"Yang dipenuhi oleh pemerintah untuk pilkada serentak tahun 2020 nanti Rp31,5 miliar," jelasnya.

Menurut Epaldi, kenaikkan anggaran pembiayan untuk pilkada serentak 2020 nanti, seiring dengan meningkatnya honor setiap panitia pelaksana.

Kenaikkan itu, sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan nomor S-11-MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honororium Tahapan Pemilu Anggota DPR.

"Dengan isi suratnya, pemilihan anggota DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan/Bupati/Walikota Serentak. Honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) naik dari Rp500 ribu, menjadi Rp800 ribu," ujarnya.

Ditambahkannya, sedangkan honor untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), menjadi Rp1,8 juta dari yang sebelumnya hanya Rp1 juta.

"Untuk tahapan, secepatnya bakal kita launching," ujarnya lagi.

Lanjutnya, meski anngaran yang diusulkannya tidak sesuai dengan permintaan, dirinya tetap berkomitmen dan bertekat sukseskan pilkada serentak tahun 2020 nanti.

"Dengan demikian, dirinya mengajak seluruh kalangan terlibat, dalam menyukseskan pilkada serentak mendatang," tutupnya.

Kontributor: Indrayen Putra



Berita Terkait

Baca Juga