Tingkatkan Layanan Pembuatan Paspor, Pemkab Pasaman Teken Kerjasama Dengan Dirjen Imigrasi

Tingkatkan Layanan Pembuatan Paspor Pemkab Pasaman Teken Kerjasama Dengan Dirjen Imigrasi Bupati Pasaman saat melakukan penandatanganan kerjasama peningkatan layanan pembuatan Paspor dengan Kemenkum HAM RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta, Jumat (20/9/2019)

Covesia.com - Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat melakukan penandatanganan kerjasama peningkatan layanan pembuatan Paspor dengan Kemenkum HAM RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengawali sambutannya sebagaimana yang diterima oleh Covesia.com, mengatakan bahwa setelah pemekaran luas wilayah kabupaten pasaman menjadi 3.947,63 Km2 yang terdiri dari 12 kecamatan , 62 Nagari/kelurahan dengan 37 Nagari defenitif dan 25 Nagari persiapan saat ini. Adapun jumlah penduduk kabupaten pasaman saat ini 275.728 jiwa (data BPS Pasaman 2017).

"Terkait pelayanan pembuatan paspor ini berawal dari aspirasi masyarakat yang diterima pemerintah daerah kabupaten Pasaman banyak menerima aspirasi masyarakat baik itu disampaikan secara langsung maupun tidak langsung tentang proses pembuatan paspor hingga penerbitannya. Pemerintah daerah sendiri sejak lama telah menyadari bahwa dalam pengurusan ataupun pembuatan paspor bagi masyarakat harus diurus langsung ke kantor Imigrasi kelas II Non TPI Agam di Baso atau ke kantor Imigrasi Kota Padang," kata Yusuf Lubis.

Atas dasar kondisi ini kata Yusuf Lubis sangat menyulitkan bagi masyarakat Pasaman yang berasal dari beberapa daerah Kecamatan yang memang kondisinya jauh dan akan memerlukan waktu yang lama.

"Atas dasar kondisi ini pemerintah daerah berkesimpulan bahwa untuk kepentingan masyarakat dalam pelayanan pembuatan paspor ini mengapa tidak kita coba untuk melakukan pelayanan langsung di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan pemikiran itu, pada tanggal 18 Februari 2019 lalu pemerintah daerah secara resmi telah mengajukan langsung surat permohonan kepada bapak menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia  perihal pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III di Kabupaten Pasaman," katanya.

Alhamdulillah kata dia, permohonan tersebut dengan cepat direspon dan ditindaklanjuti oleh Dirjen Imigrasi Kemenkumham melalui Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam untuk segera dilakukan kajian kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Selanjutnya pada tanggal 1 april 2019 yang lalu telah ditandatangani MoU kerja sama antara pemerintah daerah dengan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam tentang layanan Paspor jemput bola di daerah.

"Pelayanan Paspor jemput bola dimaksud adalah dimana petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam secara berkala datang ke Lubuk Sikaping untuk menerima permohonan dan memproses penerbitan Paspor. Namun untuk pencetakan buku Paspor tetap dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam. Maka dengan sistem ini, masyarakat yang akan mengurus paspor secara langsung, cukup di Lubuk Sikaping saja," tambahnya.

Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Pasaman sambil berjalan telah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk perencanaan pendirian Kantor Imigrasi Kelas III. "Salah satu proses yang akan kita lalui dengan dibentuknya terlebih dahulu Unit Kerja Kantor (UKK) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam. Dengan terbentuknya UKK dimaksud diatas, pemerintah daerah saat ini telah siap dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana pendukung lainya yang pelaksanaannya akan diatur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku," tutupnya.

(her)

Berita Terkait

Baca Juga