Tingkatkan Layanan, Pemkab Pasaman Bentuk Forum Konsultasi Publik

Tingkatkan Layanan Pemkab Pasaman Bentuk Forum Konsultasi Publik Bupati Pasaman, Yusuf Lubis melalui Asisten III, Djoko Rifanto saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) di aula RSUD Lubuk Sikaping, Kamis (12/9/2019).

Covesia.com - Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat membentuk Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.

Bupati Pasaman, Yusuf Lubis melalui Asisten III, Djoko Rifanto saat membuka acara tersebut mengatakan bahwa dasar hukum pembentukan FKP sebagai wadah evaluasi layanan merupakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

"Keberadaan FKP ini merupakan wadah bagi kami sebagai penyelenggaran pelayanan untuk meminta masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat guna perbaikan penyelenggaraan layanan publik yang sudah berjalan. Tujuannya untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat," kata Djoko Rifanto saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula RSUD Lubuk Sikaping, Kamis (12/9/2019).

Djoko Rifanto mengatakan FKP tersebut diselenggarakan oleh tiga instansi pelayanan publik yaitu RSDU Lubuk Sikaping, Disdukcapil dan DPM PTSP Pasaman.

"Untuk RSUD Lubuk Sikaping, kita terus meningkatkan fasilitas, prasarana dan tenaga medis yang mumpuni agar pasien tertangani sesuai SOP yang benar dari waktu ke waktu. Disamping itu juga sudah ditelurkan berbagai inovasi layanan agar proses pengurusan pasien cepat tertangani. Begitupun Disdukcapil dengan berbagai inovasi layanan agar masyarakat bisa dengan mudah memperoleh layanan data kependudukan dengan cepat," kata Djoko Rifanto.

Pihaknya juga mengaku sudah memberikan layanan dengan berbagai inovasi serta pemahaman tentang pengurusan perizinan serta investasi di daerah.

"Namun kita menyadari untuk perbaikan layanan ini kedepannya perlu ada dialog, diskusi bertukar ide dan gagasan dari berbagai sektor. Kita tidak mau lagi mendengar keluhan masyarakat terkait layanan rumah sakit yang berbelit-belit, proses pengurusan izin yang rumit, dan pengurusan data kependudukan yang memakan waktu panjang. Makanya lewat FKP ini nanti bisa jadikan masukan untuk peningkatan kualitas layanan kedepannya," katanya.

Sementara ketua panitia penyelenggara, Ida Trisna mengatakan FKP akan dijadikan sebagai wadah menerima masukan dan saran secara berkala dari masyarakat.

"Setidaknya dua kali setiap tahunnya akan kita buka forum yang sama untuk menampung masukan, kritikan dan saran yang membangun dari masyarakat. Sehingga setiap waktu ada progres peningkatan layanan," tutupnya.

(eri/don)

Berita Terkait

Baca Juga