Kuasa Hukum Dugaan Pelecehan di Bukittinggi Pertanyakan Jaminan Pembebasan Penahanan Pelaku

Kuasa Hukum Dugaan Pelecehan di Bukittinggi Pertanyakan Jaminan Pembebasan Penahanan Pelaku kuasa hukum korban DPS saat mendatangi salah satu Kantor Cabang Bank BUMN di Bukittinggi, Rabu kemarin (11/9/2019)(Foto: Covesia/ Debi)

Covesia.com - Kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh DHN eks pimpinan Bank salah satu BUMN di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aur Kuning, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) terhadap korban DPS terus bergulir. Kuasa hukum korban meminta agar terduga pelaku untuk ditahan oleh pihak kepolisian.

Kuasa hukum korban yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Riau (LBHR), Dwi Setiarini, Rabu (11/9/2019) kemarin, mengatakan jika pihaknya atas nama korban mendapatkan informasi jika terduga pelaku mendapatkan jaminan dari pihak tempat terduga pelaku bekerja sebelumnya dan pihaknya merasa keberatan akan hal itu.

“Seharusnya terduga pelaku itu ditahan karena terduga berdomisili jauh dari Bukittinggi, apalagi akan memasuki masa sidang yang rencananya akan disidang Kamis (12/9/2019) hari ini. Kita mendapatkan informasi jika terduga pelaku mendapatkan jaminan sehingga tidak ditahan. Ini yang membuat kami keberatan, apalagi jika yang menjamin adalah instansi tempat dia bekerja sebelumnya akan lebih membuat kami keberatan,” terang Dwi Setiarini, kuasa hukum korban DPS saat mendatangi salah satu Kantor Cabang Bank BUMN di Bukittinggi.

Seharusnya sebut Dwi Setiarini, yang mendapatkan jaminan adalah kliennya yang menjadi korban. Untuk itu, pihaknya melayangkan surat keberatan terhadap instansi tempat terduga pelaku DHN dulunya bekerja.

“Yang kita pertanyakan dan keberatan itu adalah jika pimpinan yang sekarang diinstansi menjamin terduga pelaku sangat tidak masuk akal karena tidak ada hubungan apa-apa antara keduanya. Namun, atas nama instansi diberikan jaminan lebih keberatan lagi karena klien kami yang menjadi korban dalam kasus norma kesopanan ini,” jelasnya.

Dwi Setiarini yang didampingi kuasa hukum lainnya menyampaikan surat keberatan kepada pihak Bank yang dimaksud. Namun, saat pihak bank dikonfirmasi sejumlah awak media, salah satu karyawan bank menyebutkan pimpinan sedang tidak berada di tempat.

Sebelumnya, DHN semasa bekerja sebagai pimpinan di sebuah bank di Aur Kuning, dilaporkan DPS yang tidak lain adalah karyawannya sendiri, yang merasa tidak senang atas kelakuan bosnya itu yang dicap sering melakukan perbuatan tidak senonoh.
Perkara dugaan pelecehan seksual yang menimpa korban DPS terjadi sekitar tahun 2017.

Saat itu DPS masih bekerja sebagai teller di salah satu bank yang dipimpin DHN. Tidak senang diperlakukan tidak senonoh, DPS akhirnya melaporkan DHN ke Polres Bukittinggi guna ditindaklanjuti secara hukum. Pihak kepolisian menangani kasus tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP/86/K/IV/2019-SPKT Res-Bktg tertanggal 3 April 2019 tentang dugaan tindak pidana terhadap kesopanan.

(deb/don)


Berita Terkait

Baca Juga