Kuasa Hukum Sebut Gubernur Sumbar Tidak Menemukan Aktivitas Pertambangan di PT Geominex Sapek

Kuasa Hukum Sebut Gubernur Sumbar Tidak Menemukan Aktivitas Pertambangan di PT Geominex Sapek Sidang dengan agenda Jawaban (eksepsi) ini dimulai sekira Pukul 10.15 WIB di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (22/8/2019) (Dok: LBH Padang)

Covesia.com - Kuasa hukum Gubernur Sumbar, Azmeiyada Makmur mengatakan kliennya (Irwan Prayitno) tidak menemukan aktivitas pertambangan oleh PT. Geominex Sapek pada lokasi IUP Geominex Sapek dalam sidang lanjutan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negri Padang yang berlangsung, Kamis (22/8/2019).

Sidang lanjutan dengan tergugat Gubernur Sumbar dan penggugat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dengan agenda jawaban dari tergugat.

"Kemudian Gubernur Sumatera Barat juga mengatakan tidak ada indikasi terkikisnya daerah-daerah sempadan sungai termasuk lubang-lubang di badan dan bibir sungai," terang Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra lewat siaran pers yang diterima Covesia.com, dengan nomor 14/S.Pers/LBH-PDG/VIII/2019, Jumat (22/8/2019).

Wendra mengatakan bahwa Kuasa hukum Gubernur tidak mengakui  lemahnya pengawasan terhadap PT. Geominik Sapek dalam melakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. 

"Dalam jawabannya, gubernur meminta Majelis hakim untuk menolak gugatan LBH Padang untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak Dapat di terima (NO). Kemudian menyatakan Gubernur tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya menolak untuk melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca tambang di lahan terganggu bekas IUP PT. Geominex Sapek yang telah di cabut," kata wendra.

Terkait hal tersebut, Wendra Rona Putra selaku direktur LBH Padang beranggapan bahwa jawaban yang di sampaikan Gubernur menunjukan bahwa pemerintahan provinsi masih mencoba berkelit dari tanggung jawab untuk memastikan dilaksanakannya pemulihan lingkungan dibekas konsesi PT Geominex Sapek. 

"Proses gugatan ini beranjak dari kondisi bentangan alam yang rusak akibat aktifitas pertambangan, dan ekosistem ini perlu untuk di dipulihkan. Jadi bukan semata bicara terkait kerugian yang dialami oleh LBH Padang selaku Penggugat," kata Wendra didampingi kuasa hukumnya, Aulia Rizal, SH.

Namun kata dia lebih jauh tentang keberlanjutan ekosistem dan upaya pemulihan aliran sungai yang saat ini porak-poranda akibat aktifitas pertambangan minus tanggung jawab oleh PT Geominex Sapek.

"Karena saat ini kewenangan pertambangan telah beralih dari kabupaten ke provinsi. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi lah yang harus mengambil peran untuk memastikan dilaksanakannya upaya pemulihan lingkungan oleh PT Geominex Sapek ini," tegasnya.

Wendra menyebutkan seluruh jawaban atau tangkisan yang di sampaikan pihak kuasa hukum Gubernur akan di jelaskan dalam replik yang akan di sampaikan pada agenda persidangan Kamis depan (29/08 2019 ).

Sidang dengan agenda Jawaban (eksepsi) ini dimulai sekira Pukul 10:15 WIB dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum LBH Padang Aulia Rizal, S.H. dan Feri Ardila S.H. Sidang juga dihadiri oleh kuasa hukum Gubernur Sumatera Barat Azmeiyeda Makmur, S.H dan PT. Geominik Sapek hingga saat ini tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas.

LBH Padang memandang tindakan PT. Geominex Sapek selaku Tergugat I yang “bolos” berturut-turut untuk menghadiri sidang ini merupakan sinyal kuat bahwa mereka sama sekali tidak menghargai sidang yang tengah berlangsung. 

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Andrianto S.H., M.H. dengan dua orang anggotanya yaitu hakim Dr. Jonlar Purba S.H., M.H. dan hakim Agnes Sinaga S.H., M.H. kemudian memberi kesempatan kepada Kuasa hukum Gubernur untuk mengajukan Jawaban yang pada prinsipnya membantah dalil-dalil yang LBH Padang. 

(hri)

Berita Terkait

Baca Juga