Kuasa Hukum Terdakwa Korupsi Bantuan BNPB di Pasaman Optimis Kliennya Bisa Bebas

Kuasa Hukum Terdakwa Korupsi Bantuan BNPB di Pasaman Optimis Kliennya Bisa Bebas Boy Roy Indra, SH (Kuasa Hukum terdakwa AR dan FRZ) (Doc Pribadi)

Covesia.com - Kuasa hukum terdakwa dalam kasus korupsi dana masa transisisi pemulihan Bencana Banjir yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016 di Pangian, Kecamatan Mapattunggul Selatan, optimis kliennya bisa bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan putusan Bebas atau Lepas.

"Masih optimis untuk klien saya terdakwa AR dan FRZ bisa bebas atau lepas dari tuntutan JPU. Kita sudah siapkan dalil-dalil pledoi yang akan disampaikan didepan Majelis Hakim saat sidang kelanjutan kasus korupsi ini di Pengadilan Tipikor Padang pada (27/8) besok," terang Kuasa Hukum, Boy Roy Indra, SH kepada Covesia.com, Kamis (22/8/2019).

Menurut Boy Roy Indra, SH salah satu dalil yang menguatkan kliennya tidak bersalah berawal dari Surat Keputusan (SK) penunjukan kliennya AR sebagai Pengawas Lapangan dan FRZ sebagai tim PHO tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Menurut aturan Kepres Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pihak yang berwenang mengeluarkan SK PHO adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB. Dalam hal ini KPA nya adalah Sekretaris Utama BNPB Di Jakarta. Nah, faktanya yang mengeluarkan SK itu adala Bupati Pasaman, Yusuf Lubis. Oleh sebab itu, klien saya FRZ sebagai PHO tidak dapat dipersalahkan. Karena SK nya sendiri tidak sesuai ketentuan Perpres, dan otomatis SK itu batal sesuai ketentuan hukum," kata Boy Roy Indra, SH.

Demikian juga kata Boy, untuk SK Pengawas lapangan harus sesuai Kepres nomor 54 tahun 2010 yang mengeluarkannya adalah PPK. Namun faktanya yang mengeluarkan adalah Bupati Pasaman, Yusuf Lubis.

"Oleh karena itu SK tersebut batal demi hukum. Jika SK kedua klien saya itu sudah cacat hukum, maka tidak dapat dipersalahkan atas tugas dan wewenang yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman. Makanya optimis kedua klien saya ini bisa bebas dan lepas," tegasnya.

Boy mengatakan maksud lepas tersebut terbukti perbuatannya, tetapi tidak masuk wilayah pidana korupsi. Namun masuk wilayah etika dan administrasi lainnya.

"Hal ini sudah disampaikan oleh saksi ahli dari LKPP RI yang kita hadirkan dipersidangan. Dimana saksi Ahli LKPP RI mengatakan bahwa yang bertanggungjawab secara keseluruhan terjadap proyek ini adalah PPK dan kontraktor. Karena kedua inilah yang menandatangani kontrak proyek yang namanya tercantum dalam berkas tersebut. Jadi apapun pelanggaran yang dilakukan oleh kedua klien saya adalah pelanggaran etika dan administrasi lainnya.  Bukan pelanggaran hukum pidana, karena namanya tidak tercantum dalam kontrak," tambahnya.

Boy menganalogikan jika seandainya nama yang tidak tercantum dalam berkas kontrak tersebut dapat dipersalahkan. "Berarti semua tukang, supir, buruh dan lainnya yang terlibat dalam proyek tersebut juga dapat diproses dihukum dong. Kenapa tidak bisa dipersalahkan? Karena namanya memang tidak ada didalam berkas kontrak. Orang yang dapat dipersalahkan adalah bagi namanya yang tercantum didalam berkas kontrak yaitu PPK dan Kontraktor," katanya.

Boy juga mengatakan bahwa tim teknis yang turun ke lokasi untuk mengukur item-item pekerjaan tidak mengukur secara keseluruhan.

"Masih banyak item-item diberbagai lokasi yang tidak diukur oleh tim teknis Kejaksaan Negeri Pasaman. Mereka hanya mengukur item pengerjaan proyek di Pangian, padahal masih ada di Pintuai, Tombang, Rotan Getah dan Ranah Betung, Kecamatan Mapattunggul Selatan. Itu tidak diukur tim teknis, dengan alasan pada hari itu sudah pukul 06.00 WIB Malam," katanya.

Dari hasil pengukuran Tim Teknis itu kata dia sangat lucu jika bisa diakumulasikan dengan menyimpulkan keseluruhan kerugian Negara mencapai Rp773 Juta. 

"Ditemukan tim teknis ada item yang tidak sesuai volume sebenarnya dikerjakan kontraktor. Bagi saya kerja yang seperti ini berarti mengukur secara 'Rekayasa'. Lalu dari hitungan rekayasa itu dihitunglah kerugian negara oleh BPKP. Berarti penghitungannya juga rekayasa belaka," ungkapnya.

Boy juga menilai pihak BPKP tidak berwenang mengukur kerugian Negara dalam proyek BNPB tersebut. "Alhasil hitungan volume rekayasa, dihitung pula oleh pihak yang tidak berwenang. Kalau seperti ini bagaimana menyebutkan bisa dikatakan ada tindak pidana korupsi?. Namun kita berharap majelis hakim jernih menilai perkara ini dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Sehingga klien kami AR dan FRZ bisa bebas atau lebas,"tutupnya.

Sebelumnya, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pasaman, Erik Eriyadi selaku Jaksa Umum Penuntut Umum menilai ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana di atur dalam UU Nomor 31 tahun 1999 dan UU Nomor 20 tahun 2001 dalam proyek dana masa transisi pemulihan bencana banjir yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016 di Pangian, Kecamatan Mapattunggul Selatan, Pasaman.

Untuk terdakwa AR selaku pengawas lapangan saat proyek BNPB itu dituntut 7 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp21 Juta.

Kemudian untuk terdakwa FRZ dituntut 6 tahun penjara dikurangi masa terdakwa berada dalam kurungan penjara dan denda Rp200 juta subsidair satu tahun kurungan.

Sementara untuk terdakwa RZ dituntut 6 tahun penjara dikurangi masa terdakwa berada dalam kurungan penjara dan denda Rp200 juta subsidair satu tahun kurungan.

Disamping itu, JPU juga menuntut hukuman uang pengganti sisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp752 juta kepada Sufnizar alias Babang yang dilakukan penuntutan terpisah.

(eri/don)



Berita Terkait

Baca Juga