Forum Anak Nagari Tigo Sandiang Pertanyakan Kepemilikan Tanah ke BPN Terkait Sengketa Lahan

Forum Anak Nagari Tigo Sandiang Pertanyakan Kepemilikan Tanah ke BPN Terkait Sengketa Lahan Kuasa Hukum Vino Oktavia dan Ketua Forum Anak Nagari Tigo Sandiang Marzuki Onmar. (Foto: Muhammad Iqbal/covesia)

Covesia.com- Warga di empat kelurahan kota padang yaitu Dadok Tunggul Hitam, Air Pacah, Bungo Pasang dan Koto Panjang Ikur Koto tengah risih usai mendapat info bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang akan melakukan pengukuran tanah di sekitar wilayah itu. 

Ketua Forum Anak Nagari Tigo Sandiang, Marzuki Onmar mempermasalahkan tindakan BPN kota Padang yang akan melakukan pengukuran tanah terkait, sementara lahan tersebut masih dalam sengketa dengan ahli Waris Kaum Mahboet dengan luas mencapai empat kelurahan.

Marzuki mempermasalahkan karena pihak BPN menerima permohonan Lehar, tapi yang lain mengajukan permohonan ditolak.

"Yang saya tanyakan, kenapa Lehar jika mengajukan permohonan diterima dan yang lain ditolak," ucap Marzuki di Kantor BPN Padang, Rabu (21/08/2019).

Marzuki juga mempertanyakan, jika Lehar memiliki lahan tanah seluas 765 hektar, seharusnya pihak Lehar menunjukkan bukti atau putusan mengenai tanah itu miliknya. 

"Saya sangat heran, jika ia (Lehar) mengklaim itu tanah miliknya, dimana lagi letak tanah yang telah dibeli oleh Gubernur Sumatera Tengah itu yang telah ada surat menterinya," terang Marzuki.

"Sekarang tugas kami akan menenangkan masyarakat, karena warga telah telah risih mendengar kabar diadakannya pengukuran," lanjut Marzuki. 

Ditempat yang sama, Kuasa Hukum Forum Anak Nagari Tigo Sandiang, Vino Oktavia mengatakan, sepertinya warga tidak diberlakukan secara adil, padahal tanah yang akan diukur itu telah memiliki 4000 sertifikat yang diterbitkan oleh BPN kota Padang.  "Ini yang mau kita konfirmasi," paparnya.

Vino menyesalkan, saat ditanya kemana letak tanah yang telah dibeli oleh pemerintahan Indonesia pada tanggal 1 Januari 1954, pihak BPN tidak mampu menjawab. Padahal BPN adalah pihak yang bertanggungjawab penuh dengan persoalan ini.

"Jangan sampai kasus ini menjadi pengalihan aset," ujarnya. 

Vino menyebutkan, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Lehar memiliki lahan tanah seluas 765 hektar. Berdasarkan putusan Landraad tahun 1931, Lehar hanya memiliki luas tanah seluas 2,5 hektar. "Dan itu letaknya di Tunggul Hitam bukan di empat kelurahan," imbuhnya.

Saat dimintai keterangan oleh wartawan, pihak BPN tidak ingin berkomentar masalah kasus sengeketa tanah ini. Hingga berita ini diturunkan pihak BPN masih enggan berkomentar.

Kontributor: Muhammad Iqbal

Berita Terkait

Baca Juga