LBH Padang dan Asosiasi Pedagang Kecil Alahan Panjang Tolak Penggusuran Paksa dari Pemkab Solok

LBH Padang dan Asosiasi Pedagang Kecil Alahan Panjang Tolak Penggusuran Paksa dari Pemkab Solok Foto: Istimewa

Covesia.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dan Asosiasi Pedagang Kecil Alahan Panjang menolak penggusuran paksa tempat berdagang di terminal Alahan Panjang dari pemkab Solok Rabu mendatang. Pihak pedagang berpendapat bahwa pemkab Solok belum pernah melakukan sosialisasi terhadap penggusuran tersebut.

“Ada empat tuntutan asosiasi pedagang kecil Alahan Panjang terhadap pembongkaran paksa pemkab Solok,” ungkap Aulia Rizal, Pengacara Publik LBH Padang saat dihubungi Covesia.com, Senin (12/8/2019).

Dalam penjelasannya, Aulia mengatakan bahwa pedagang menolak untuk dipindahkan ke bekas SMP 1 Lembah Gumanti karena sulitnya akses oleh masyarakat pembeli. “Bila dipaksakan sama artinya dengan membunuh ekonomi pedagang kecil secara perlahan, terangnya.

Kedua, pedagang juga menolak pembongkaran paksa yang akan dilakukan Pemkab Solok, sebelum adanya dialog yang partisipatif melibatkan seluruh pedagang dan adanya kepastian perihal lokasi yang layak dan menjamin keberlangsungan dagang atau usaha.

Ketiga, pedagang berharap agar pemkab Solok mau membuka ruang dialog yang layak, partisipatif dan mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. 

Keempat, apabila pembongkaran paksa tetap dilakukan tanpa adanya kepastian perihal lokasi strategis yang menjamin keberlangsungan usaha, maka ini bertentangan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok untuk mensejahterakan warganya. 

Aulia mengatakan 4 hal tersebut perlu ditinjau kembali oleh pemkab Solok. “Bila tidak berarti pemkab menelantarkan masyarakat Alahan Panjang yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemda,” ungkap Aulia.

Terminal Gumanti Alahan Panjang Kabupaten Solok berdiri 1994. Lahan untuk berdirinya terminal berasal dari tanah ulayat yang kemudian diserahkan pada pemkab Solok. “Berdagang di area terminal Gumanti Alahan Panjang merupakan satu-satunya harapan menggantungkan hidup dan ekonomi keluarga bagi para pedagang. Saat ini pedagang berhimpun dalam Asosiasi Pedagang Kecil Alahan Panjang, dan sekurangnya telah tergabung sebanyak 80 orang pedagang di area terminal Gumanti Alahan Panjang,” jelas Aulia.

Aulia mengatakan tindakan pembongkaran paksa dan tidak adanya jaminan keberlangsungan ekonomi pedagang, bila tetap dilakukan, merupakan upaya  melanggar Konstitusi dan HAM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

“Hal ini juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenan on Economic, Social and Cultural Right Pasal 6 ayat (1),” tutupnya.

Kontributor: Laila Marni

Berita Terkait

Baca Juga