Kejari Akan Tuntaskan Dugaan Mark Up Perjalanan Dinas Anggota DPRD Padang Pariaman

Kejari Akan Tuntaskan Dugaan Mark Up Perjalanan Dinas Anggota DPRD Padang Pariaman Foto : Kepala Kejari Pariaman

Covesia.com - Kejaksaan Negeri (kejari) Pariaman segera tuntaskan kasus dugaan mark up tiket perjalanan dinas Anggota DPRD Padang Pariaman tahun anggaran 2012-2013. Sejauh ini sudah periksa 53 orang saksi yang telah diperiksa.

"53 orang sudah diperiksa, tinggal 5 orang lagi yang belum diperiksa. Untuk kasus ini akan segera kami tuntaskan," sebut Kepala Kejari Pariaman, Efrianto, Selasa (23/7/2019).

Efrianto menyebutkan, dalam kasus ini sudah dua orang yang ditetapkan sebagai tersangkanya, yaitu ND yang merupakan anggota DPRD Padang Pariaman dan calo tiket berinisial SL. 

"Kami dalam waktu dekat juga akan periksa bendahara mantan DPRD Padang Pariaman yang saat ini sedang ditahan di Rutan Salemba karena tersangkut masalah lain. Boleh dikatakan bendahara ini adalah sebagai saksi kunci dalam menyingkap tabir kasus ini," ucap Efrianto.

Lanjut Efrianto, pihaknya sudah siapkan tim yang akan melakukan pemeriksa saksi yang saat ini tengah ditahan tersebut. Setelah pemeriksaan saksi itu pihaknya juga akan langsung melakukan pemeriksaan terhadap dua orang tersangka yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu itu.

"Penyidikan kasus ini dulu sempat terhenti, sebab kejaksaan menunggu proses perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK RI Sumbar. Dalam kasus ini BPK temukan kerugian negara mencapai Rp700 juta," ungkap Efrianto.

Disebutkan Efrianto, kasus ini merupakan salah satu kasus yang harus dituntaskan dari pada kasus-kasus yang ditangani pihaknya. Sebab kasus ini sudah terhitung lama.

Efrianto mengatakan, pihak Kejari juga telah menerima permintaan pendampingan terhadap proyek-proyek pemerintahan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman melalui program Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Setidaknya hingga saat ini ada 23 pekerjaan yang sedang didampingi oleh TP4D kami, pendampingan ini guna memberikan masukan dan saran dalam pengerjaan suatu kegiatan pemerintah, agar proyek tersebut tepat waktu dan tepat sasaran sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," ungkapny.

Kontributor: Peri Musliadi

Berita Terkait

Baca Juga