Tak Punya Dasar Hukum, Satpol PP Padang Diminta Hentikan Penertiban Kafe ''Neraka''

Tak Punya Dasar Hukum Satpol PP Padang Diminta Hentikan Penertiban Kafe Neraka Salah satu kedai mie pedas dengan nama tak lazim di Padang. Sumber: google.maps

Covesia.com - Anggota DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa meminta Satpol PP menghentikan penertibkan warung makan atau kafe yang menggunakan nama "aneh" seperti “narako (neraka), iblis, setan dan lainnya. Menurutnya, tak ada dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan penertiban itu.

Perda yang dipakai adalah perda penertiban umum no 11 yang pasalnya mengenai meresahkan masyarakat. 

“Masyarakat mana yang diresahkan,” ungkap Mahesa kepada Covesia.com Senin (22/7/2019).

Lebih lanjut Mahesa mengatakan bahwa ia tak melihat masyarakat resah. 

“Kalau benar masyarakat resah, tentu tempat tersebut sepi, nah yang kita lihat antusias masyarakat malah meningkat,” ungkapnya.

Mahesa menilai, tindakan tanpa dasar hukum oleh Satpol PP bisa jadi bumerang jika terus dilanjutkan.

“Saya hawatir, kalau Satpol PP tetap bersikeras untuk menertibkan sedang kekuatan hukumnya tidak kuat, Satpol PP bisa kena tuntutan dari pedagang,” jelasnya.

Menurut Mahesa, nama yang tidak lazim itu hanya untuk menarik pengunjung dan mencari sensasi. 

“Berbeda kasusnya bila pedagang itu menggunakan nama yang mengandung unsur pornografi, baru bisa ditertibkan,” ungkapnya.

Mahesa mengatakan nama-nama yang viral sekarang itu harusnya diambil positifnya. 

“Mie Narako, contohnya, kita dapat berpikiran bahwa, Mie buatan manusia saja sudah seperti ini, apalagi kalau benar-benar masuk neraka. Kita akan diingatkan untuk istighfar,” jelas Mahesa.

Dia meminta Satpol PP untuk fokus mengurus Perda yang seharusnya dilaksanakan bukan mengurus hal seperti ini. 

"Apalagi kebanyakan pedagang itu menengah ke bawah, usaha mereka baru menggeliat,” kata dia

Lebih lanjut Esa mengatakan, banyak hal lain dalam penegakan perda, kenapa hal ini yg seakan akan menjadi momok oleh pemerintah kota padang.?

"Saya melihat satpol ini seperti mencari lahan dan kerjaan baru, cobalah lihat, maksiat saja mreka biarkan. Penjual miras, karaoke tak berizin yang diduga kuat banyak terjadi maksiat di dalamnya seakan tutup mata. Penjual miras dibiarkan bebas bahkan bisa dikatakan tanpa pengawasan," ungkapnya.

Belum lagi orgen tunggal, yang bahkan ada porno aksi didalamnya saat acara baralek dan peringatan hari besar atau kegiatan kepemudaan dengan penari sawernya itu lebih meresahkan ummat malah dibiarkan saja. kenapa ini usaha masyarakat yang HALAL produk makanannya malah direcoki dan ditertibkan seakan mereka berusaha haram dan gunakan barang ilegal.

"Apasih maunya pemko padang ini, Ingin membunuh usaha pedagang kecil menengah yang halal ini," tegas Esa.

Ia menambahkan, mereka itu semua pedagang kecil menengah, dan kalah dengan pengusaha besar seperti "ayam geprek contohnya Onsu atau Mcd dan lainnya". Maka dari itu mereka berusaha menarik perhatian, eh malah di buat seakan mereka adalah pedagang haram.

"Yang jelas haram malah dikeluarkan izin dan bahkan sudah jelas langgar ajaran islam dan labrak perundangan malah dibiarkan dan tutup mata," ungkapnya lagi.

"Bicara tentang khawatir kita nanti tentang aqidah anak anak kita akan tergerus dengan penggunaan kata kata tersebut, nah saya jadi heran, kok kita terlalu paranoid dgn hal tersebut? Anak anak kita sudah kita bekali dengan pesantren ramadhan, didikan subuh, pendidikan berkarakter, program walikota magrib mengaji, program 18.21 lah, matikan tv untuk mengaji dan dimasing masing keluarga juga tentunya ada bimbingan orangtua, lah ini cuma takut dengan kata "setan, iblis, neraka?" Apakah memang setipis itu mental, karakter, adat masyarkat dan anak anak muda kita..? harusnya mereka itu juga bangga, hanya dikota padang lah yang masyarakatnya tidak takut dengan makanan neraka, kenapa? Karena kita diajarkan untuk banyak kegiatan keagamaan.berarti pemko sendiri masih kurang pede dengan programnya, dengan adat istiadatnya," pungkasnya.

Kontributor: Laila Marni

Berita Terkait

Baca Juga