Kejari Pessel Seret Tiga Nama pada Kasus Korupsi RSUD Pratama Tapan ke Pengadilan

Kejari Pessel Seret Tiga Nama pada Kasus Korupsi RSUD Pratama Tapan ke Pengadilan Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pessel, Endra Andri Purwoto (Foto: Indrayen)

Covesia.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) menyeret tiga nama dalam kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Tapan.

Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pessel, Endra Andri Purwoto mengatakan, kasus korupsi pembangunan RSUD Tapan itu sudah disidangkan satu kali dengan agenda dakwaan kepada tiga orang terdakwa.

Dimana tiga orang terdakwa diantaranya, WI (pihak manajemen kontruksi), NN (PPK Kementrian Kesehatan) dan FI (penyedia jasa).

"Saat ini, kasus tersebut masih berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang. Dan sidangan pertama telah di lakukan terhadap tiga orang terdakwa. Selanjutnya sidang kedua bakal dilakukan pada Selasa (22/7/2019) di Pengadilan Negeri Padang," katanya saat di temui Covesia.com di Painan, Kamis (18/7/2019).

Ia menambahkan, pada sidang kedua tersebut, diagendakan dengan agenda eksepsi dari terdakwa.

"Karna sidang pertama sudah dilakukan pada Senin kemarin, dengan itu sidang kedua bakal dilakukan pada Selasa besok," ujarnya.

Dituturkannya, dalam proses ini, sebelum ditetapkan sebagai terdakwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi, untuk dimintai keterangan.

"Pemanggilan saksi dilakukan dalam bentuk mengumpulkan barang bukti dalam kasus korupsi ini," ucapnya.

Lanjutnya, diketahui pengerjaan pembangunan RSUD Pratama Tapan tahun 2015, dengan anggaran APBN Rp13 miliar

"Dari pengerjaan RSUD Tapan secara keseluruhan dengan barang bukti dan keterangan saksi. Dan ditemukan kerugian negara dihitung dari hasil audit berdasarkan hitung dari BPKP RI dengan kerugian negara mencapai Rp1,6 Miliar," sebutnya.

Lanjutnya lagi ia mengatakan, bahwa tiga orang terdakwa tersebut sudah dijebloskan di Rumah Tahanan (Rutan) Anak Air Padang, ungkapnya.

"Yang jelas kita akan bekerja secara profesional dalam kasus ini dan membuktikan sesuai fakta-fakta yang ada," tegasnya.

Kendati demikian, para terdakwa di jerat dengan pasal 2 dan 3 UUD No 31 tentang tindak pidana korupsi, dengan hukuman minimal empat tahun penjara.

Meskipun Kejari Pessel telah mendakwa tiga orang dalam kasus pembangunan RSUD Tapan tersebut.

Namun, Kementerian Kesehatan tetap mengalokasikan anggaran Rp6,6 miliar untuk pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Pembangunan IGD tersebut sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Bupati Pessel Hendrajoni pada Selasa (16/7/2019) Kemarin. 

Kontributor Pessel: Indrayen Putra

Berita Terkait

Baca Juga