Proyek SPAM Senilai Rp5,4 Miliar di Pasaman Gagal Kontrak

Proyek SPAM Senilai Rp54 Miliar di Pasaman Gagal Kontrak Kantor Bupati Pasaman

Covesia.com - Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR, Pasaman Bakhtiar mengakui bahwa pembangunan jaringan perpipaan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 gagal kontrak.

“Ada sekitar 10 paket kegiatan fisik yang bersumber dari DAK tahun 2019 di jaringan perpipaan SPAM Bidang Cipta Karya Dinas PUTR ini gagal lelang (kontrak). Semua paket fisik itu kami hitung dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp5,4 Miliar lebih," kata Bakhtiar, Rabu (17/7/2019).

Bakhtiar merinci, sepuluh peket kegiatan yang gagal lelang itu yaitu pengembangan jaringan perpipaan SPAM Jorong Muaro Mangguang, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping dengan dana sebesar Rp525 Juta.

"Kemudian pembangunan jaringan perpipaan SPAM Jorong Sipa Rayo, Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari sekitar Rp1,1 Miliar. Pengembangan jaringan perpipaan SPAM Jorong Sungai Lolo, Nagari Muaro Sei Lolo,  Kecamatan Mapattunggul Selatan sekitar Rp1 Miliar,"katanya.

Kemudian, kata dia, pengembangan jaringan perpipaan SPAM Mudiak Air Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti sekitar Rp246 juta. "Pengembangan jaringan perpipaan SPAM nagari persuapan Tarung-tarung Kec Rao sekitar Rp364 juta,"tambahnya.

Selanjutnya, pengembangan jaringan perpipaan SPAM di Kampung Padang Ranjau Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari sekitar Rp279 juta, dan pengembangan jaringan perpipaan SPAM di Jorong Guo Siayuang Kec Mapattunggul sekitar Rp288 juta.

"Peningkatan kapasitas SPAM di Soma Nagari Muaro Tais Kec Mapattunggul sekitar Rp380 juta, peningkatan kapasitas SPAM di Kp Ladang Rimbo Nagari Malampah Kecamatan Tigonagari sekitar Rp510 juta, 

Serta peningkatan kapasitas SPAM di Jorong Mapun Kecamatan Lubuk Sikaping sekitar Rp713 juta,"tukasnya.

Lebih jauh disampaikannya, menyikapi permasalahan tersebut pihaknya juga sudah pergi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) di Jakarta, untuk mencari solusi bagaimana mencari jalan keluar masalah dana DAK yang gagal lelang tersebut.

“Dari koordinasi kita dengan LKPP, kita dapat bahwa belum ada aturan yang mengatur tentang lelang cepat DAK dari kegiatan fisik tersebut. Yang ada diatur hanya lelang cepat untuk pengadaan barang dan jasa,” tutupnya.

(hri)

Berita Terkait

Baca Juga