Kunker ke Garut, DPRD Pasaman Bahas Ranperda Perubahan Jasa Umum

Kunker ke Garut DPRD Pasaman Bahas Ranperda Perubahan Jasa Umum Suasana anggota DPRD Pasaman saat melakukan Kunker ke Garut untuk membahas Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jasa Umum, Kamis (11/07/2019)

Covesia.com - Sebanyak 16 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman bersama 4 orang Pemdamping melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Garut untuk membahas Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jasa Umum, Kamis (11/07/2019).

Ketua Pansus DPRD Pasaman, Irwan Arifin mengatakan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jasa Umum itu dilakukan guna meningkatkan pola pengawasan terhadap intensitas tagihan pembayaran berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Mengingat pengembalian ke kas daerah sangat minim sekali. Berbanding terbalik dengan pengeluaran pemerintah terhadap sejumlah aset daerah dengan anggaran hingga Miliaran Rupiah. Makanya kita lakukan kunker guna membahas peningkatan pengelolaan Sumber PAD daerah Pasaman," sebut Irwan Arifin.
Politikus Demokrat, Irwan Arifin ini memberikan contoh terhadap sejumlah aset daerah dengan pendapatan kurang maksimal, seperti Hotel Gunung Pasaman, Bus Pemda dan lain sebagainya. 

"Dimana pendapatan retribusi untuk aset daerah tersebut sangat minim dibandingkan dengan Kabupaten Garut tempat kita berkunjung ini. Semestinya pendapatan retribusi dari aset daerah tersebut bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi. Agar balance antara biaya yang dikeluarkan dengan uang masuk. Sehingga tidak terus-terusan mengalami kerugian," terang Irwan Arifin.

Sekretaris Dewan, Mukhrizal  yang ikut mendampingi Pansus menjelaskan kunjungan kerja ini guna memperkaya referensi terkait Ranperda Perubahan Atas Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Jasa Umum tersebut.

"Sehingga kita tidak gegabah dalam membuat rekomendasi perubahan atas RanPerda Perubahan ini. Kemudian usai mengalami perubahan nantinya tentu dapat diharapkan perubahan yang signifikan dalam pengeloaan aset umum Pemda dalam bentuk Jasa Umum," katanya.

Menurut Mukhrizal, sejumlah aset Pemerintah Daerah perlu diawasi secara sistematis guna mengawal pendapatan retribusi daerah dan meminimalisir kebocoran. 

"Penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa diduga terjadi pada sistem pola pengawasan yang cenderung lemah. Makanya usai kita lakukan konsultasi dengan teman-teman Bapenda Garut ini tentu nantinya menjadi acuan juga untuk membenahi Perda kita. Kemudian kita juga bisa mendeteksi apa betul sumber PAD kita bocor atau ada masalah lain hingga tak kunjung mengalami keuntungan yang signifikan," tutupnya.

(eri)

Berita Terkait

Baca Juga