Ini Penjelasan Dinas Tata Ruang Soal Aktivitas Tambang di By Pass Payakumbuh

Ini Penjelasan Dinas Tata Ruang Soal Aktivitas Tambang di By Pass Payakumbuh Penampakan bekas tambang pasih di By Pass Payakumbuh. (Foto: Hajrafiv Satya Nugraha/ Covesia)

Covesia.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh mengaku tidak mengetahui adanya keberadaan plang-plang pemberitahuan kawasan hutan lindung yang pernah berdiri pada akhir 2017 silam di sepanjang jalan By Pass Payakumbuh. Namun pihaknya tidak menampik di pinggir jalan tersebut ada lokasi yang ditetapkan sebagai hutan lindung.

“Soal plang-plang itu saya tidak tahu dimana saja terpasangnya. Soalnya, saya baru disini (Dinas PUPR-red). Namun, di beberapa titik di sepanjang By Pass memang ada hutan lindung dan jaraknya 20 meter dari badan jalan,” Sebut Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Eka Diana Rilva kepada Covesia.com saat dikonfirmasi, Selasa (9/7/2019).

Disebutkannya, didalam Perda RT/RW No 1 tahun 2012, di sepanjang jalan By Pass itu diperuntukkan untuk Pergudangan, Usaha dan Jasa, Lahan Pertanian dan Perumahan. Namun karena adanya permintaan dari masyarakat agar dibangun lahan yang berpotensi menciptakan usaha yang bersifat ekonomis. Maka dalam Perda no 2 tahun 2018, diperbolehkan ada usaha pertokoan disepanjang jalan By Pass tersebut. Asalkan tidak memasuki wilayah hutan lindung yang 20 meter berjarak dari badan jalan.

“Ya, boleh saja membangun atau berusaha disana. Tetapi, jangan sampai lebih dari 20 meter dari badan jalan. Karena disekitar sana ada 349 hektar hutan lindung,” ucap Eka.

Dengan adanya Perda no 2 tahun 2018 ini, dikeluarkanlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seluas 2000 m2 untuk usaha pertokoan di salah satu areal tambang. Namun, Eka mengaku tidak bisa memastikan apakah disana ada aktivitas penambangan.

“Ada satu yang kami keluarkan izin IMB. Tapi untuk pertokoan, bukan pertambangan. Jika IMB ini digunakan untuk pertambangan, berarti yang bersangkutan telah salah menggunakan izin dari kami. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu kami turun ke lapangan. Itu izin IMB, bukan Izin usaha Pertambangan. Kalau izin tambang itu langsung ke Provinsi,” katanya.

Eka juga menyebutkan di Kota Payakumbuh ini tidak ada tempat untuk areal tambang. Ini sesuai dengan instruksi dari Pemerintah pusat dan Provinsi yang tidak memperbolehkan ada zona tambang di Payakumbuh.

“Instruksi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, di Kota Payakumbuh tidak dibolehkan areal untuk pertambangan. Jadi sampai saat ini, kami belum ada mengeluarkan rekomendasi pengurusan izin tambang kepada siapapun untuk diteruskan ke Pemprov. Jika ada aktivitas penambangan, berarti diluar dari legalitas perizinan,” kata Eka.

(agg/utr)

Berita Terkait

Baca Juga