Walinagari Pangkalan Dilaporkan, Ini Kata Pemkab 50 Kota 

Walinagari Pangkalan Dilaporkan Ini Kata Pemkab 50 Kota  Wali Nagari Pangkalan Rifdal dilaporkan warganya sendiri ke kejaksaan terkait proyek rambat beton.

Covesia.com - Pemkab Limapuluh Kota melalyi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari (DPMN) menyayangkan langkah masyarakat yang terlalu maju melaporkan Walinagari Pangkalan, Rifdal Laksamano ke Kejaksaan Negeri Pangkalan soal kekisruhan internal Nagari. Baginya, persoalan pembangunan Rambat Beton bisa dicarikan solusi melalui mediasi Pemkab Limapuluh Kota.

Kabid Pemerintahan Nagari, Ilda Subul Hariati mengatakan sesuai etika prosedur masyarakat bernagari, setiap persoalan yang menyangkut pemerintahan nagari harusnya dilaporkan terlebih dahulu ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. Bukan langsung lapor ke Kejaksaan. Dari DPMN akan melakukan verifikasi ulang ke lapangan terkait persoalan nagari.

Apapun hasilnya, jika tidak bertemu kata musyawarah dan sepakat, jika yang bersalah adalah pemerintah nagari akan dimajukan ke Inspektorat. Barulah dari inspektorat akan melapor ke kejaksaan.

"Etikanya seperti itu. Memang tidak ada prosedur tertulis, tetapi etika ini sudah berlangsung sejak lama di berbagai nagari di Limapuluh Kota," kata Ilda.

Namun dirinya tidak bisa melarang masyarakat langsung maju melaporkan Walinagari ke Kejaksaan karena hal tersebut adalah hak masyarakat dalam menempuh jalan masing-masing untuk menyelesaikan sebuah persoalan nagari.

"Langkah masyarakat tidak salah langsung ke kejaksaan. Hanya saja, tidak melalui etika yang ada selama ini. Langsung ke Kejaksaan itu hak mereka. Tidak ada larangan," ungkapnya.

Disinggung apakah DPMN tahu persoalan ini, Ilda mengaku sampai saat ini laporan tersebut belum masuk ke DPMN. Pihaknya tidak bisa turun ke lapangan untuk verifikasi jika lampiran resmi dari pengaduan masyarakat tidak masuk ke DPMN.

"Bisa turun ke lapangan untuk verifikasi jika ada surat resmi yang masuk. Jika tidak, kami tidak bisa," katanya.

Sebelumnya, Walinagari Pangkalan dilaporkan masyarakat dan LPM Nagari Pangkalan ke Kejaksaan Negeri Pangkalan terkait proyek pembangunan jalan rambat beton. Diduga ada ketidaksesuaian RAB dan Spek pembangunan jalan yang dicurigai masyarakat.

Saat masyarakat meminta transparansi, Walinagari menolak permintaan tersebut dan akhirnya masyarakat memutuskan melaporkan Walinagari.

Sedangkan Walinagari Pangkalan, Rifdal sudah mengetahui dirinya dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Pangkalan. Dirinya sudah mendatangi Kejaksaan untuk mengklarifikasi laporan tersebut. Bagi Walinagari, masyarakat yang melaporkan dirinya tersebut adalah sekelompok orang yang ingin menghentikan pekerjaan pembangunan Rambat Beton dan meminta proyek. Hal tersebut tidak bisa disanggupi Walinagari karena harus mengikuti prosedur yang telah ada.

(Agg)


Berita Terkait

Baca Juga