Pemkab Pasaman Anggarkan Jaminan Sosial Ribuan Pegawai Non PNS

Pemkab Pasaman Anggarkan Jaminan Sosial Ribuan Pegawai Non PNS Bupati Yusuf Lubis saat melakukan FGD dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Arumas Sari Rasa, Kamis (16/05/2019) sore. (Heri Sumarno/ Covesia.com)

Covesia.com- Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat segera menganggarkan jaminan sosial Ketenagakerjaan terhadap 2.145 orang pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Benar. Anggarannya sedang dikaji di Keuangan Daerah. Kita tentu akan mengusahakan yang terbaik bagi Tenaga Kerja Non ASN yang sudah mengabdi di Pasaman. Namun tetap kita ikuti sesuai aturan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan," terang Bupati Yusuf Lubis saat melakukan FGD dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Arumas Sari Rasa, Kamis (16/5/2019) sore.

Hal Senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pasaman, Mara Ondak. Menurut dia, saat ini tengah pembahasan di Keuangan Daerah sebelum direalisikan. 

"Ini perintah Undang-undang. Namun kita tetap berbuat dengan cermat. Jika seluruh Non ASN sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, tentu Pemda bisa lega dan mereka segera mendapat haknya," ujar Maraondak.

Jumlahnya Non ASN sekitar 2.145 orang itu kata dia tersebar di instansi Pemerintahan hingga di pemerintahan nagari yang ada di Pasaman.

Sementara Kepala Cabang BPJS Bukittinggi, Iman Santoso Achwan didampingi Kepala KCP BPJS Pasaman, Andhika Catur Putra mengatakan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial Ketenagakerjaan.

"Sesuai UU No. 24 tahun 2011 pasal 14. Serta si pemberi kerja, wajib mendaftarkan dan membiayainya. Sengaja kita FGD ini, untuk menentukan arah jaminan sosial Ketenagakerjaan mereka tenaga kerja yang belum terlindungi ini,"katanya.

Kepala KCP BPJS Pasaman, Andhika menambahkan, banyak keuntungan yang didapat bila tenaga kerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Hanya dengan membayar sekitar Rp12 ribu per orang, per bulan, ada dua jaminan yang diterima. Mulai dari jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian.

"Sebagai badan yang dibentuk dari UU No.24 tahun 2011, tentunya kami merasa bertanggungjawab untuk memberikan jaminan kepada tenaga kerja yang ada. Besar pula harapan kami, ke depannya ada kerjasama yang positif antara Pemkab Pasaman dan BPJS Ketenagakerjaan," tukas Andhika. 

(her/jon)


Berita Terkait

Baca Juga