Distribusi Rastra ke Mentawai Terkendala Biaya Operasional

Distribusi Rastra ke Mentawai Terkendala Biaya Operasional Distribusi Rastra ke Mentawai Terkendala Biaya Operasional

Covesia.com - Meskipun dunia semakin  modern di dunia digitalisasi, namun persoalan penuntasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah dan masyarakat itu sendiri. 

Salah satunya, untuk memenuhi ketersediaan pangan masyarakat tidak mampu hingga di pelosok Kepulauan Mentawai, Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial tahun ini menyalurkan bantuan Beras Sejahtera (Rastra) yang tahun sebelumnya disebut Raskin. 

"Tahun 2019 ini sekira 9.273 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan Rastra di seluruh kecamatan di Mentawai," ujar Insan Kamil Tatubeket, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai di ruang kerjanya, Rabu (15/5/2019). 

Ia menambahkan bahwa biasanya Raskin disalurkan dengan ukuran karung 15 kg, saat ini 1 karung isinya 10 kg. Satu KK bisa mendapatkan satu karung per bulan atau 12 karung setahun. 

"Pembagian Rastra tergantung kebijakan pihak camat dan desa. Jika ada yang betul-betul layak menerima (bukan yang tergolong mapan) tapi tidak terdaftar, akan tetap diberikan tanpa fokus pada data," imbuh Insan. 

Rastra tersebut katanya tetap dibagi rata menolong warga yang benar-benar tidak mampu. 

Selanjutnya, Kata dia, penyaluran Raskin dulunya sumber dananya berasal dari Kabupaten. Saat ini, biaya operasional pendistribusian bulog dari Kemensos hanya mengakomodasi  sampai di titik bagi.

Ia mengaku, pendistribusian rastra terkendala biaya operasional transportasi, upah buruh, dan biaya pendampingan hingga ke KPM di pelosok desa tidak tersedia.   

"Akibatnya, sejumlah KPM membayar ganti biaya operasional transportasi darat maupun laut dari tingkat kecamatan ke pelosok desa-desa di Kepulauan Mentawai saat pembagian beras sesuai jarak tempuh dan tidak melewati batas normal," ungkap Insan. 

Biaya yang diminta pihak desa kepada masyarakat berbeda-beda sesuai banyak pengeluaran di lapangan. 

Selain itu Insan mengatakan bahwa dalam melakukan koordinasi di lapangan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan

juga terkendala biaya operasional seperti transportasi dan akomodasi serta kesulitan akses berkomunikasi. 

" Kita mengharapkan support dari pemerintah untuk melakukan pendampingan yang maksimal  di lapangan agar bantuan yang disalurkan kepada warga juga tepat sasaran," tutupnya. 

Kontributor: Kornelia Septin Rahayu

Berita Terkait

Baca Juga