Jakstrada, Persiapan Pemko Bukittinggi Penilaian Adipura 2019

Jakstrada Persiapan Pemko Bukittinggi Penilaian Adipura 2019 Jakstrada, Persiapan Pemko Bukittinggi Penilaian Adipura 2019

Covesia.com - Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) dituntut menyusun kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) sebagai persiapan penilaian adipura 2019, terkait pengurangan dan penanganan sampah. 

"Dimana Jakstrada itu nanti akan menjadi kategori utama penilaian Adipura yang tidak hanya berisi program pengurangan timbulan sampah tapi lebih banyak berisi program penanganan sampah," ungkap kepala dinas Lingkungan Hidup, Nofrianto CH, Selasa (14/5/2019).

Ia menjelaskan, penyusunan Jakstrada itu berdasarkan Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 

"Dengan adanya Jakstrada maka akan dibutuhkan pula partisipasi masyarakat secara optimal, terutama mengenai pengurangan dan pengelolaan sampah. Maka akan ada target, data dan angka, sehingga bisa dipetakan berapa timbulan sampah dan jumlah sampah yang bisa dikurangi. Penghargaan Adipura kedepan akan mengarah sampai sejauh mana upaya pengurangan sampah didaerah," paparnya.

Arah kebijakan pengurangan sampah target 30% pada tahun 2025 dari timbulan sampah nasional dengan program pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Sementara arah kebijakan Penanganan Sampah target 70% pada tahun 2025 dari timbulan sampah nasional dengan program pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan akhir. 

Paradigma Jakstrada adalah pengurangan sampah disumbernya. Hal ini menunjukkan tekad yang kuat untuk pelibatan partisipasi masyarakat melalui perubahan perilaku dan budaya untuk menjadi Gerakan Masyarakat.

Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi mengatakan ada perbedaan yang signifikan dari penilaian Adiputa tahun lalu. Pengurangan sampah dari sumber dan tidak boleh ada intervensi pemerintah. Pemko dituntut memotivasi masyarakat Bukittinggi bertindak langsung. 

Menurut Irwandi, sejak 2017 sudah banyak usaha kita laksanakan. Seperti pembagian keranjang belanja guna mengurangi pemakaian kantong plastik kresek, menerbitkan Perwako no 28 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja dan wadah/ kemasan makanan dan minuman berbahan plastik, pembagian tumbler kepada Siswa SD/ SMP se Kota Bukittinggi untuk mengurangi pemakaian botol minum plastik sekali pakai dan mengembangkan sekolah adiwiyata.

"Perlu diinstruksikan untuk lebih mengembangkan rumah-rumah kompos, bank sampah, program daur ulang di rumah tangga, sekolah, perkantoran, fasilitas pelayanan kesehatan, hotel dan restoran, pasar, destinasi wisata dan daur ulang kreatif, termasuk mengaktifkan kembali rumah kompos dan bank-bank sampah yang sudah ada,"jelasnya.

Irwandi pun menginstruksikan kepada Lurah untuk lebih aktif dan mencari pokok permasalahan di kelurahan masing-masing, kenapa program rumah kompos dan bank sampah ada yang tidak berjalan.

Apakah tingkat kesadaran masyarakat yang kurang atau sarana dan prasarana yang masih kurang, atau memang aparatur yang kurang aktif, karena penilaian adipura kali ini butuh keikutsertaan masyarakat. 

(deb)

Berita Terkait

Baca Juga