DPRD Pasaman Susun Ranperda Perlindungan Cagar Budaya dan Kepurbakalaan

DPRD Pasaman Susun Ranperda Perlindungan Cagar Budaya dan Kepurbakalaan DPRD Pasaman Susun Ranperda Perlindungan Cagar Budaya dan Kepurbakalaan

Covesia.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman, Sumbar menyusun Rancangan Peraturan Daerah (RanPerda) tentang Perlindungan Cagar Budaya dan Kepurbakalaan guna menjaga kelestarian bangunan bersejarah daerah setempat, Senin (13/05/2019).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda, Bona Lubis mengatakan penyusuan Perda itu karena hingga saat ini Bangunan Cagar Budaya di Pasaman belum sepenuhnya mendapat perlindungan dari pemerintah daerah.

"Beberapa bangunan Cagar Budaya di Pasaman kondisinya tidak terawat dan memprihatinkan. Bahkan, bangunan Cagar Budaya Candi Tanjung Medan, Kubu Sutan di Lubuak Layang, batu telapak tangan Tuanku Imam Bonjol di Bonjol dan lainnya menjadi korban vandalisme,"ujar Bona Lubis.

Disamping itu kata Bona, ada beberapa bangunan cagar budaya yang dimiliki Kaum (Suku) bila ingin dipugar bermasalah, tetapi jika dibiarkan saja khawatir rusak. 

"Contohnya Makam di Mudiak Tampang, Rao.

Ada juga yang tidak ada pengelolanya. Kemudian ada juga yang digunakan, tapi ada yang rusak. Cara memugar agar tidak bermasalah hukum, kita harus tahu dulu aturan hukum cagar budayanya,”tambahnya.

Bona Lubis juga mengatakan dari beberapa bangunan Cagar Budaya di daerah itu hingga saat ini masih belum jelas pengelolaan dan perawatannya. 

"Kondisi demikian membuat DPRD Pasaman menginisiasi pembuatan Ranperda Cagar Budaya dan Kepurbakalaan tersebut. Karena belum ada Perda tentang cagar budaya, maka hingga saat ini belum jelas teknis, pengelolaan, hingga klasifikasi cagar budaya di Pasaman,"tuturnya.

Salah seorang anggota DPRD Pasaman, Heri Supriadi mengatakan pembahasan Ranperda Perlindungan Cagar Budaya dan Kepurbakalaan perlu melibatkan unsur terkait untuk membahas teknis pengelolaan dan pemeliharaan bangunan cagar budaya.

"Hingga hari ini, pengelolaan cagar budaya belum ada payung hukum untuk memugar, mengatur, memelihara hingga menjaga bangunan-bangunan yang punya nilai sejarah itu. Kenapa kita libatkan seluruh stakeholder yang terkait, agar saat pemberlakuan Perda tidak tumpang tindih dengan aturan teknis pengelolaan, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya,"tambahnya.

Guna memantapkan Ranperda tersebut kata dia, saat ini pihaknya bersama Anggota DPRD lainnya tengah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) tentang Ranperda Perlindungan Cagar Budaya dan Kepurbakalaan di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

(eri)

Berita Terkait

Baca Juga