Diduga Lakukan Money Politik, Caleg Hanura Dilaporkan Warga ke Bawaslu Limapuluh Kota

Diduga Lakukan Money Politik Caleg Hanura Dilaporkan Warga ke Bawaslu Limapuluh Kota Surat laporan warga Limapuluh Kota, Sumatera Barat ke Bawaslu (24/04/2019)

Covesia.com -  Diduga melakukan money politik, salah seorang oknum calon legisltatif (Caleg) untuk DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dari partai Hanura Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dilaporkan warga ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (24/4) sore.

Laporan warga tersebut tercatat pada tanda bukti penerimaan laporan Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 24 April 2019 dengan Nomor:006/LP.Berkas/Kab/03.10/IV/2019.

Dari laporan ini dibuat atas nama Dedi Putra yang merupakan Ketua Pemuda Jorong Kota Masjid, Nagari Gunuang Malintang, Kabupaten Limapuluh Kota.

"Iya, hari ini saya melaporkan seorang Caleg dari Partai Hanura atas nama Gustiranda ke Bawaslu atas dugaan pidana Pemilu, yaitu politik uang," jelas Dedi kepada covesia.com, Rabu 24 April 2019.

Dijelaskan Dedi, dugaan money politik tersebut dilakukan Caleg tersebut pada 15 April 2019 atau H-2 menjelang hari pencoblosan. Hal itu diketahui Dedi, setelah adanya pemuda yang melaporkan aktifitas ini kepadanya. 

"Dari informasi yang kami terima, masing-masing warga diberi uang senilai Rp50 ribu. Untuk yang melapor ke kami itu ada sekitar lima orang," jelas Dedi.

Lebih lanjut, laporannya ke Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota tersebut juga disertai beberapa barang bukti.

"Diantara yang kami serahkan adalah kartu nama Caleg tersebut," terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Yoriza Asra yang dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan salah seorang Caleg di Dapil 2 tersebut.

"Iya, tadi ada laporan masuk tapi kami harus mengkaji dulu apakah prosesnya bisa dilanjutkan atau tidak. Yang pasti kami akan bahas dulu," jelasnya.

Dikatakan Yori, dalam waktu tiga hari ke depan, pihaknya akan memutuskan apakah laporan masyarakat tersebut bisa teregistrasi atau tidak.

"Tiga hari kedepan akan kami putuskan. Kalau memang bisa teregister tentu prosesnya akan dilanjutkan dengan pemanggilan saksi, pelapor, dan juga yang bersangkutan," katanya.

Kontributor Limapuluh Kota : Hajrafiv Satya Nugraha 

Berita Terkait

Baca Juga