Cegah Kekerasan Terhadap Anak, Mak Katik: Pengawasan oleh Keluarga Harus Secara Komunal

Cegah Kekerasan Terhadap Anak Mak Katik Pengawasan oleh Keluarga Harus Secara Komunal Budayawan Minangkabau, Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto (Mak Katik). Foto: istimewa

Covesia.com - Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat tahun lalu yang dirilis Komnas Perlindungan Anak mengejutkan banyak pihak. Komnas PA mencatat selama 2018 terdapat 229 kasus pelanggaran yang dilaporkan ke Unit PPA. 

“Dari 229 kasus pelanggaran yang dilaporkan ke Unit PPA  di tahun 2018 menunjukkan kasus pelanggaran hak anak 52% , didominasi kasus kejahatan seksual," Ketua Umum Komnas PA, Arist Merdeka Sirait dalam keterangannya.

Menyikapi itu, Budayawan Sumbar, Mak Katik menilai ada yang keliru dalam penerapan pengawasan keluarga terhadap anak, khususnya bagi orang Minang yang bermukim di Sumbar. 

"Pelaku kekerasan bahkan kejahatan seksual terhadap anak, sama sekali tak memikirkan sosial terhadap diri, keluarga dan lingkungan kaumnya," sebut pemilik nama asli Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto saat dihubungi Covesia, Kamis (14/3/2019).

Seharusnya, kata dia, orang dewasa dalam lingkungan keluarga, baik orang tua maupun pihak keluarga lainnya, mesti menjadi pelindung bagi anak. 

Perlindungan itu, bukan perihal fisik saja, termasuk perlindungan mental. 

Tetapi, katanya, justru membuat prihatin ketika orang dewasa dalam lingkungan keluarga malah menjadi 'penjahat' yang merusak kehidupan si anak. 

Salah satu kasus terbaru adalah Caleg dari PKS di Pasaman Barat berinisial AH yang mencabuli anaknya sendiri yang masih SD. 

Ironinya, AH dikenal sebagai sosok baik di lingkungannya, namun menyembunyikan perilaku asusila selama bertahun-tahun.

Mak Katik menilai, meski dalam beberapa kasus sanksi adat mungkin diterapkan, tetapi dalam kasus AH tersebut, cukup sulit diterapkan, mengingat yang jadi korban justru orang dalam lingkungan keluarga.

"Niniak Mamak terdahulu punya sanksi tegas kepada orang-orang yang melanggar aturan adat dan norma agama, dengan cara mengumumkan ke masyarakat tentang si palaku dan tindakannya. Tetapi jika sekarang diterapkan, justru menimbulkan dua kali kerugian bagi keluarga, khususnya si korban," sebutnya.

Dia menyarankan, untuk menekan angka kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak, harus diterapkan kembali pengawasan keluarga secara komunal.

“Yang mengawasi si anak bukan saja orang tuanya, tetapi juga sanak saudara di pihak ibu dan ayah. Ini agar ruang lingkup dan jumlah orang yang peduli semakin bertambah,” sebutnya. 

Pengawasan itu, lanjut dia, dimulai dari hubungan silaturahim yang baik antar keluarga. Hubungan yang  baik itu dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang hak-hak anak, baik dalam lingkungan keluarga maupun kaum. 

Kalau tidak demikian, tambahnya, perlindungan terhadap anak kerap tidak maksimal. Jika bukan dalam lingkungan rumah tangga, pelaku kekerasan dan kejahatan terhadap anak justru dari pihak keluarga lain.

“Pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap anak tak bisa hanya mengandalkan peran di rumah tangga saja, tetapi perlu peran aktif dari pihak keluarga lainnya,” pungkasnya.

(rdk)

Berita Terkait

Baca Juga