Percepat Pembangunan ke Seluruh Dusun, Pemda Mentawai Minta Pengecualian dalam UU Pemekaran Desa

Percepat Pembangunan ke Seluruh Dusun Pemda Mentawai Minta Pengecualian dalam UU Pemekaran Desa Kortanius Sabeleake Wakil Bupati Kepulauan Mentawai (Foto: Septin Rahayu)

Covesia.com - Kepulauan Mentawai yang terpisah oleh lautan dan topografi yang sulit dianggap menyulitkan percepatan dan pemerataan pembangunan fisik maupun non fisik di wilayah tersebut.

Mengatasi hal itu, Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai kembali berupaya mengusulkan pemekaran desa dari 43 desa menjadi 83 desa.

"Kita sudah mencoba mengusulkan pemekaran desa 5 tahun lalu, tetapi terkendala perubahan UU yang membatasi jumlah satu desa agar bisa dimekarkan," tutur Kortanius Sabeleake Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Rabu (13/3/2019).

Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali mengadvokasi ke pemerintah pusat bahwa wilayah Kepulauan Mentawai satu-satunya daerah pantai barat yang terdiri dari 4 pulau besar dan 107 pulau kecil lainnya. Berbeda dengan wilayah Sumatera yang mayoritas merupakan daratan.

"Kita meminta bantuan kepada Kementrian Desa PDTT agar bisa mencoba mengakomodir kondisi kita di Kepulauan Mentawai dengan aturan UU yang ada di ranah DPR RI, karena ada pengecualian pada UU," ujarnya.

Ia berharap Mentawai dapat diberikan pengecualian dalam standar jumlah penduduk untuk pemekaran desa seperti daerah timur lainnya di Indonesia  yang termaktum pada UU No. 6 tahun 2014  pasal 8 ayat 3 tentang syarat pemekaran desa.

Lebih lanjut Korta mengatakan bahwa ada beberapa desa di Kepulauan Mentawai yang cukup banyak penduduknya dan bisa dikembangkan menjadi 2-3 desa.

"Untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, kita tetap mengadvokasi atau mendorong pemekaran desa terlaksana dan sudah mendapat dukungan dari pemerintah provinsi. Sehingga, walaupun penduduk tidak mencukupi 2.500 jiwa, kita minta minimal 100 KK atau rata-rata 250 KK sudah bisa menjadi 1 desa," imbuh Korta.

Ia menyatakan bahwa tujuan dari pemekaran desa ini agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat lebih sempit ruangnya dan semua dusun dapat terlayani sehingga percepatan pembangunan fisik maupun sosial budaya bisa diakselerasi. 

"Saat ini satu desa ada 12 - 18 dusun. Tidak semua dusun terlayani dengan anggaran yang ada. Jadi dengan mekarnya desa, distribusi anggaran bisa menyentuh hingga ke seluruh dusun dan semua masyarakat bisa mendapatkan efeknya," ungkap Korta. 

Kontributor Mentawai: Kornelia Septin Rahayu 


Berita Terkait

Baca Juga