Pemkab Pantau Aliran Spiritual Pelindung Kehidupan di Pesisir Selatan

Pemkab Pantau Aliran Spiritual Pelindung Kehidupan di Pesisir Selatan Kakan Kesbangpol Pessel, Risnaldi (Foto: Indrayen)

Covesia.com - Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) mengharapkan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan aliran atau kelompok spritual yang dapat menyesatkan, dan masyarakat harus berpatokkan pada ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kepala Kesatuan, Bangsa dan Politik Sekretariat Kabupaten Pesisir Selatan, Risnaldi mengatakan, adanya sebuah kelompok spritual Pelindung Kehidupan berkembang di kalangan masyarakat didaerahnya.

"Kita sudah memastikan bahwa memang benar adanya. Kelompok tersebut ada di Pessel semenjak tiga tahun lalu," ungkapnya pada Covesia.com, Selasa (12/3/2019).

Menurutnya, dari pantauannya selama ini kelompok tersebut belum melakukan aktivitas banyak. Dan pihaknya masih belum bisa memastikan apakah aktivitas kelompok tersebut adalah aliran sesat.

"Memang belum bisa dipastikan. Tapi pihak kita akan terus melakukan pemantauan dan kita akan membahas secara mendalam dengan melibatkan Pakem (tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) serta dari pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI)," jelasnya.

Ia menjelaskan, untuk membedakan mana aktivitas aliran sesat atau tidaknya. Masyarakat bisa melihat dari kreteria yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) diantaranya.

Dimana aliran tersebut, mengingkari rukun iman dan rukun islam dan mereka meyakini hal-hal yang tidak sesuai dengan kaedah dalam Al Quran dan Hadist Rasullulla.

Berikut dimana alirannya, ingkar terhadap otentisitas atau ingkar terhadap kebenaran dari isi Al Quran. Karna penafsiran Alquran tidak sesuai berdasrkan kaedah tafsir.

Kemudian aliran tersebut, ingkar terhadap kedudukan hadis Rasulullah sebagai sumber dari ajaran Islam. Aliran itu juga melecehkan dan merendahkan para nabi dan para rasul Allah. 

Terakhir aliran itu juga ingkar terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Serta aliran tersebut mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah atau hukum islam dan mengkafirkan sesama muslim tanpa adanya dalil syar'i.

"Agar masyarakat kita tidak terjerumus. Dengan itu, masyarakat harus berpatokkan dengan yang ditetapkan MUI. Jadi, apabila ada aktivitas atau aliran yang tidak sesuai dan bertentangan jangan diikuti. Jika tidak ingin terjerumus ke hal-hal negatif," pungkasnya.

Kontributor Pessel: Indrayen Putra

Berita Terkait

Baca Juga