Diduga Korupsi Dana Desa, LSM TIPIKOR Polisikan Dua Wali Nagari di Pasaman

Diduga Korupsi Dana Desa LSM TIPIKOR Polisikan Dua Wali Nagari di Pasaman Ketua LSM TIPIKOR Pasaman, Oyon Hendri saat menyerahkan laporan kepada Kapolres Pasaman, AKBP Hasanuddin, Selasa (19/2/2019)(Foto: Heri Sumarno)

Covesia.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TIPIKOR RI melaporkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Wali Nagari Panti Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi dana Nagari (ADN), Selasa (19/2/2019).

Ketua LSM TIPIKOR Pasaman, Oyon Hendri mengatakan mereka itu diduga kuat sudah melakukan korupsi pada dana ADD dan ADN tahun 2017 dan 2018.

"Laporan tersebut langsung kami serahkan kepada Kapolres Pasaman, AKBP Hasanuddin didampingi Waka Polres, Kompol Ahmad Yani diruang kerjanya sekitar pukul 10.42 WIB tadi," ujar Oyon Hendri ketika  dikonfirmasi oleh Covesia.com.

Menurut Oyon Hendri, Wali Nagari Panti Selatan bersama TPK setempat sudah menyelewengkan dana pembangunan fisik hingga ratusan Juta Rupiah.

"Dari hasil investasi maupun data fisik kegiatan di Nagari Panti selatan pada tahun 2017 dan 2018 ditemukan adanya dugaan korupsi senilai Rp490.945.365," ucap Oyon.

Disamping itu kata Oyon, pihaknya juga melaporkan Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol juga diperkirakan telah terjadi penyelewengan dana hingga ratusan Juta Rupiah.

"Kami juga menemukan indikasi dugaan korupsi sebesar Rp409.894.350,-. Kalau seluruh kegiatan Nagari Panti Selatan dan Nagari Koto Kaciak yang dihitung, kami sangat yakin kerugian keuangan negara akan bertambah besar hampir mencapai Rp1 Milyar," tuturnya.

Ia juga mengatakan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Nagari yang terjadi di Kecamatan Bonjol, menilai camat Bonjol gagal dalam melakukan pengawasan.

"Karena sudah tiga Nagari dari Empat Nagari yang ada di wilayah kecamatan Bonjol yang terindikasi melakukan dugaan penyelewengan dana ADD dan ADN yang telah dilaporkan dan sudah diterima laporannya oleh para penegak hukum," tukasnya.

Dia sangat meminta pihak penyidik polres Pasaman meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Pasaman tahun 2017 dan 2018. Karena itu merupakan kunci untuk membongkar dugaan korupsi dilingkungan Nagari di kabupaten Pasaman.

(eri)

Berita Terkait

Baca Juga